(Skrisikue) Kebijakan Luar Negeri Rusia Tehadap Cina Masa Pemerintahan Vladimir Putin (2000 – 2003)


BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tanggal 24 Desember 1991, Mikhail Gorbachev secara resmi  mengundurkan diri sebagai presiden Uni Soviet dan secara otomatis mengakhiri eksistensi Uni Soviet.   Runtuhnya Uni  Soviet menyebabkan berdirinya 15 negara bagian yang memerdekakan diri dari jajahan Soviet hingga menyisakan Rusia sebagai satu-satunya negara pengganti Uni Soviet yang baru.

Namun demikian, pecahnya Uni Soviet meninggalkan beberapa persoalan krusial yang harus diatasi demi keberlangsungan hidup masyarakat dan peradaban bangsa Rusia. Adanya persoalan ekonomi akibat rusaknya hubungan-hubungan ekonomi antar-republik, melemahnya kekuatan pertahanan, manajemen konflik antar-etnis dan merosotnya tingkat hidup masyarakat merupakan beberapa masalah yang harus mendapatkan penanganan segera.

[1]

Lemahnya perekonomian Rusia tampak pada 1990-an, ketika 70% penduduk hidup di bawah garis kemiskinan, terjadi kesenjangan sosial yang sangat tinggi di masyarakat. Rusia juga harus menanggung hutang luar negeri USSR dan klaim atas beberapa wilayah yang berada di luar wilayah USSR. Produk Nasional Bruto Rusia pun merosot dan hanya mampu berada di urutan 14 dunia setelah ssebeumnya berada di peringkat ke dua. Sementara Produk Domestik Bruto (PDB) Rusia hanya 30% dari PDB nya di tahun 1990. [2]

Penurunan juga terjadi pada bidang militer, sebagai negara yang terkenal

akan kekuatan militernya, Rusia juga tampak mengalami penurunan militer yang cukup signifikan, krisis ekonomi menyebabkan Rusia tak mampu lagi menganggarkan sebagian besar penghasilannya untuk militer dan mengakibatkan  penurunan yang cukup besar dalam angkatan bersenjata dari 5 juta di awal tahun 1991 menjadi hanya 1,2 juta di akhir tahun 1991, hal ini menyebabkan angkatan bersenjata Rusia kehilangan posisi sebagai prioritas utama dalam sistem politik Soviet.[3]

Krisis yang melanda Rusia tersebut, menjadikan Boris Yeltsin selaku presiden Rusia yang pertama menyadari  bahwa Rusia bukan lagi negara adi kuasa seperti zaman kejayaan Uni Soviet, status adi kuasa Uni Soviet sudah tidak ada di zaman Rusia, segala aspek kehidupan di Rusia telah mengalami penurunan yang signifikan. Maka, sebagai negara yang baru berdiri, Republik Federasi Rusia harus merombak ulang kebijakan dalam dan luar negerinya, baik secara bilateral maupun regional. [4]

Langkah-langkah pragmatis pun dilakukan dalam upaya memperbaiki kondisi krisis ekonomi Rusia dan membangun kembali kekuatan Rusia. Kebijakan doktrinal yang ada pada zaman Uni Soviet yang mengedepankan landasan Komunis di setiap kebijakan negaranya pun harus tergeser oleh kebijakan pragmatis dalam upaya mengatasi permasalahan krusial Rusia, meskipun doktrin komunisme tidak benar-benar hilang dari benak masyarakat Rusia. Pragmatisasi yang dikonsepkan oleh Uni Soviet pada masa pemerintahan Gorbachev tersebut kemudian diteruskan oleh Rusia sebagai negara penerusnya.

Pada dasarnya, kebijakan luar negeri Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet memiliki orientasi politik yang mengarah kepada hubungannya dengan negara-negara dekat (near abroad) atau negara-negara bekas pecahan Uni Soviet, negara-negara kawasan Eropa, Amerika dan Asia.[5] Pada awal pemerintahan Yeltsin (1991-1996), Rusia bahkan sempat menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat, Yeltsin juga kembali memberlakukan sistem liberalisasi ekonomi dan pasar bebas seperti yang diberlakukan oleh presiden Gorbachev sebelumnya, namun Yeltsin dinilai gagal membentuk negara kuat sebagaimana yang diinginkan oleh masyarakatnya.    

Hal ini dikarenakan kebangkrutan yang dialami pada masa Uni Soviet, merupakan permasalahan krusial yang belum terselesaikan. Proses perpindahan ekonomi sentralistik kepada sistem pasar belum menunjukkan hasil yang nyata. Hal ini diperparah dengan sistem integrasi wilayah-wilayah bekas Uni Soviet ke dalam federasi Rusia, seperti kasus Chechnya yang menolak bergabung sebagai subjek federasi Rusia.[6]

Bahkan yang terjadi adalah krisis ekonomi yang semakin buruk, krisis ekonomi Rusia ini pun dikatakan lebih buruk dari depresi besar (Great Depression) yang pernah menimpa Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya pada periode 1929-1938. Kemerosotan ekonomi Rusia hingga 40%, jauh lebih besar dari kemerosotan yang terjadi selama Depresi Besar (malaise) pada tahun 1929 di AS dengan kemerosotan ekonomi sekitar 25% selama 5 tahun. Pada era Uni Soviet, hanya ada 2% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, namun setelah Yeltsin menerapkan sistem ekonomi yang disarankan IMF dan Departemen Keuangan AS, yakni liberalisasi ekonomi dan pasar bebas, %tase penduduk di bawah garis kemiskinan di Rusia meningkat menjadi 50%. Ketimpangan status sosial ekonomi pun meningkat dan semangat masyarakat terhadap ekonomi pasar melemah.[7]

Periode harmonisasi dengan Barat pada masa Yeltsin tidak bertahan lama, ketika pada periode 1996 – 1999, Primakov selaku menteri luar negeri Rusia, memberlakukan kebijakan alternatif yang bersifat isolasionis, yakni paham pengasingan diri, tepatnya  tidak ingin menjadi bagian dari salah satu aliansi, tidak membuka hubungan lintas batas negara dan tidak berkomitmen ekonomi dengan negara lain, dan juga paham anti Barat. Kebijakan Primakov ini didukung dengan hanya ada 13 % dari penduduk Rusia yang terbuka  dengan demokrasi Barat sedangkan lebih dari 50 % populasi Rusia secara terbuka menyatakan diri anti barat, akibatnya, kondisi hubungan Rusia dan negara-negara Barat kembali seperti pada situasi masa Perang Dingin.[8]

Pada tahun 1999, Yeltsin mengundurkan diri sebagai Presiden Rusia dan digantikan oleh Perdana Menteri Rusia saat itu, yakni Vladimir Putin. Era Putin ini pun dikatakan sebagai awal kebangkitan Rusia. Di awal pemerintahannya, Putin secara tegas menyatakan orientasi politik luar negeri federasi Rusia berdasarkan pragmatisme, efektifitas ekonomi, dan kepentingan nasional. Dalam politik luar negerinya, Putin lebih menekankan kebijakannya  berlandaskan nilai-nilai kebesaran Rusia.

Putin kemudian melanjutkan kebijakan reformasi dan ekonomi pasar bebas yang telah diterapkan sejak zaman Yeltsin, bahkan bisa dirunut sejak zaman Gorbachev. Namun demikian, sebagai seorang pemimpin, Putin memiliki pandangan sendiri dalam mengusung ide-ide reformasi dalam penyelamatan bangsa Rusia dari keterpurukan. Putin kemudian menerapkan sebuah kebijakan baru yang disebut Kebijakan ‘Kembali ke Eropa’.

Kebijakan ‘Kembali ke Eropa’ ini bertujuan untuk meningkatkan status Rusia di kancah dunia yang selama ini terisolir dan terpuruk. Hal ini dikarenakan proses demokratisasi Rusia dan kekuatan pasar yang mengharuskan Rusia mengikuti pola-pola Eropa dan harus menjadi bagian dari Eropa dalam upaya mencapai konsep‘Rusia Raya’ yang diusung Putin.

Selain itu, Rusia tak hanya memperluas kerjasamanya dengan negara-negara Eropa. Rusia merupakan negara yang terletak di antara dua benua, yakni Eropa dan Asia, lebih spesifiknya, berbatasan langsung dengan Eropa, Timur Tengah, Mediterania, Asia Tengah, Cina dan Timur Jauh. Karena letak strategisnya tersebut, Vladimir Putin  merasa perlu menjalin hubungan dengan semua negara tetangganya, terutama negara-negara di kawasan Asia.  Dalam hal ini, orientasi kebijakan luar negeri yang diterapkan Putin adalah mencoba menyeimbangkan antara hubungannya dengan Barat (Amerika dan Eropa) dan Timur (Asia), kebijakan ini kemudian dikenal dengan ‘Kebijakan Eurasia’.

Dalam perkembangan kebijakan Eurasia ini, Rusia bekerja sama dengan beberapa kawasan yang memiliki tujuan untuk membangun hubungan Rusia dengan negara-negara tetangganya yang secara geografis berdekatan, seperti Asia Tengah, Asia Pasifik, Eropa, dan Amerika. Kebijakan Eurasia sendiri memiliki program awal yang bertujuan untuk  mengeksplor politik, ekonomi, sosial, dan isu-isu kebijakan luar negeri dalam kawasan Rusia secara geopolitik dan negara bekas jajahan Soviet, negara-negara Asia Tengah and Kaukasia. [9]

Pada perkembangan penerapan kebijakan Eurasia yang diusungnya,  Putin tampak lebih condong fokus pada hubungannya dengan Asia daripada dengan negara-negara Eropa. Selain memprioritaskan kawasan Asia Tengah, yang merupakan negara-negara bekas pecahan Uni Soviet, Rusia juga mencoba mendekati negara-negara Asia lainnya, yakni dengan memperluas kebijakan luar negerinya ke negara-negara di kawasan Asia Timur khususnya Cina.

Kecenderungan Rusia terhadap hubungannya dengan Cina ini telah terlihat pada awal pemberlakuan kebijakan Eurasia, ketika Vladimir Putin melakukan perbaikan hubungan antara Rusia dan Cina, yang selama 30 tahun berkonflik karena adanya konflik militer yang serius. Meskipun pada awal pemberlakuannya,  kebijakan Eurasia ditentang oleh banyak pihak internal Rusia, namun kebijakan ini merupakan titik awal hubungan baik antara  Rusia dengan negara-negara kawasan Asia lainnya yang memiliki dampak signifikan terhadap perkembangan Rusia. Rusia mulai banyak melakukan kerja sama dengan Cina yang juga merupakan negara yang beridelogikan komunis seperti Rusia.

 Hubungan kemitraan kedua negara ini dapat dilihat dari kerjasama ekonomi-militer antara Rusia dan Cina, antara lain dengan menjadikan Cina sebagai mitra dalam kerjasama militer, misalnya pada tahun 2005 Rusia dan Cina mengadakan latihan militer bersama, tak hanya untuk tujuan militer, momen ini juga dimanfaatkan Rusia sekaligus untuk promosi senjatanya pada Cina. [10]

B. Batasan dan Rumusan Masalah

1. Batasan Masalah

Pada penelitian ini, penulis membatasi masalah hanya sampai pada Kebijakan Luar Negeri Rusia di bidang Ekonomi dan Militer terhadap negara Cina, pada masa pemerintahan Vladimir Putin sebagai Presiden Rusia periode 2000-2008.

    2. Rumusan Masalah

a. Mengapa Cina menjadi salah satu prioritas dalam perluasan kebijakan ekonomi dan militer Rusia?

b. Bagaimana kebijakan ekonomi dan militer  Vladimir Putin terhadap Cina?

 

 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Merujuk kepada rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

  1. Menjelaskan alasan Rusia memprioritaskan Cina dalam perluasan kebijakan ekonomi dan militernya.
  2. Menjelaskan kebijakan ekonomi dan militer Rusia terhadap Cina pada masa pemerintahan Vladimir Putin.

2. Manfaat Penelitian

a. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi dan pengetahuan  lebih khususnya bagi penulis maupun pembaca pada umumnya.

           b. Manfaat lain dari penelitian ini adalah, diharapkan kelak memberikan    sumbangan referensi bagi penstudi Hubungan Internasional.

D. Landasan Teori dan Konsep

1. Kebijakan Luar  Negeri

       Kebijakan Luar Negeri merupakan kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negeri. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, khususnya tujuan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi atau disebut kepentingan nasional. Pada hakikatnya, kebijakan luar negeri merupakan suatu kebijakan, sikap atau respon terhadap lingkungan ekologisnya. [11]

       Menurut David Wurfel dan Bruce Burton, kebijakan luar negeri merupakan hasil tindakan dan pernyataan oleh pembuat keputusan di suatu negara untuk mempromosikan atau mengontrol dampak perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan Internasional. Lingkungan ini terbentuk dari kebijakan-kebijakan, perilaku-perilaku dan tindakan-tindakan negara lain dan aktor-aktor non negara.[12]

       Sedangkan menurut James N. Rosenau, kebijakan luar negeri digunakan untuk menganalisa dan mengevakuasi kekuatan-kekuatan internal dan eksternal yang mempengaruhi kebijakan luar negeri suatu negara terhadap negara lain. Kita dapat menggunakan pendekatan perilaku (Behavioral Approach) untuk meneliti dan menjelaskan setiap kebijakan luar negeri suatu negara. Selain itu kita dapat menggunakan kerangka pra-teori (Pre-Theoritical Frame-Work) karena menurut Rosenau, kerangka berpikirnya dapat juga untuk menganalisa atau membandingkan kebijakan luar negeri dari suatu negara ada periode yang berbeda dan pada situasi yang berbeda pula.[13]

       Jack C. Plano dan Roy Olton menjabarkan bahwa, kebijakan luar negeri merupakan suatu tindakan yang dibentuk oleh para pembuat keputusan (decision maker) suatu negara dalam menghadapi negara lain (state to state) atau unit politik internasional lainnya. Kebijakan luar negeri dikendalikan untuk mencapai tujuan nasional yang dituangkan dalam terminologi kepentingan nasional. Politik luar negeri suatu negara merupakan sebuah inisiatif atau sebuah reaksi terhadap inisiatifyang dilakukan oleh negara lain.

       Langkah utama dalam proses pembuatan kebijakan luar negeri mencakup : (a) Manjabarkan pertimbangan kepentingan nasional ke dalam bentuk tujuan dan sasaran spesifik; (b) Menetapkan faktor situasional di lingkungan domestik dan Internasional yang berkaitan dengan tujuan kebijakan luar negeri; (c) Menganalisis kapabilitas nasional untuk menjangkau hasil yang dikehendaki; (d) Mengembangkan perencanaan dan strategi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan; (e) Melaksanakan tindakan yang diperlukan; (f) Secara periodik meninjau dan melakukan evaluasi perkembangan yang telah berlangsung dalam menjangkau tujuan dan hasil yang dikehendaki.

          Sementara, K. J. Holsti mendefinisikan kebijakan luar negeri sebagai tindakan atau gagasan yang dirancang oleh pembuat kebijakan untuk memecahkan masalah atau mempromosikan suatu perubahan dalam lingkungan yaitu dalam kebijakan sikap atau tindakan dari negara lain. Gagasan kebijakan luar negeri, dapat dibagi menjadi empat komponen dari yang umum hingga kearah yang lebih spesifik yaitu :

       1. Orientasi Kebijakan Luar Negeri

       2. Peran Nasional

       3. Tujuan

       4. Tindakan

Sebagian besar pembuatan kebijakan luar negeri digunakan untuk pemecahan masalah sehari-hari yang muncul di dalam dan luar negeri. Selain itu, kebijakan mengandung komponen tindakan, yakni hal yang dilakukan pemerintah kepada pihak lain untuk menghasilkan orientasi, memenuhi peran mencapai dan mempertahankan tujuan tertentu.[14]

2. Konsep Geopolitik

        Geopolitik adalah sebuah kata yang menunjukkan image. Dalam suatu pengertian, geopolitik merupakan kata yang memancing ide-ide tentang peperangan, kerajaan dan  diplomasi. Geopolitik adalah aksi pengawasan dan persaingan negara-negara terhadap suatu wilayah. Geopolitik juga diartikan sebagai penggolongan petak-petak dari wilayah dan masyarakat secara besar-besaran.

Hubungan antara geopolitik dan kenegarawan, menurut Gilmartin dan Kofman yaitu, “tindakan dan gambaran tentang strategi teritorial”. Dalam definisi ini dimaksudkan bahwa negara-negara bersaing untuk mengawasi wilayah-wilayah dan sumber kekayaan alam yang ada di wilayah tersebut.[15]

Geopolitik merupakan lebih dari sebuah kompetisi persaingan terhadap wilayah namun geopolitik dianggap sebagai sebuah jalan dunia. Dari perspektif kaum feminis, geopolitik adalah sebuah tindakan yang maskulin. Sedangakan Donna Haraway mengatakan bahwa “Tindakan dan gambaran dari geopolitik mengandalkan pada sebuah pemandangan tidak dari manapun juga”.[16]

Teoritikus Geopolitik dapat mengoperasikan kepercayaan seluruh dunia, yaitu “sebuah tempat yang transparan” yang artinya “dapat diketahui dari tempat yang menguntungkan bagi putih, pria dan pandangan kelas terhadap teoritikus mengklaim bahwa melalui Geopolitik, kita dapat memandang dan mengerti dunia secara menyeluruh.

           Geopolitik merupakan hasil dari sebuah identifikasi terhadap “kondisi pengetahuan”. Geopolitik tidak hanya sebuah  negara yang berkompetisi melawan negara-negara, namun ada banyak “situasi” atau dengan kata lain, kompetisi untuk wilayah yang luas untuk sebuah aksi negara. Geopolitik dimaksudkan sebagai lebih dari peperangan dan pembangunan kekuasaan yang melindungi negara secara individu melalui pengawasan suatu wilayah menjadi perebutan untuk itu dalam jalan yang tepat.

      Geopolitik juga dapat digunakan sebagai dasar untuk meningkatkan kebijakan luar negeri suatu negara yang digunakan secara bersama untuk membenarkan tindakan-tindakan suatu negara yang memperjuangkan kepentingan nasionalnya melalui interaksi dengan negara – negara lain. [17]

        Geopolitik merupakan komponen dari geografi manusia untuk menguji dan memeriksa penggunaaan dan implikasi dari kekuasaan yang memperebutkan wilayah-wilayah yang masih alami untuk perebutan kekuasaan atas wilayah tersebut. Organisasi yang renggang terhadap masyarakat, penegakan dan perluasan (keduanya geografi dan yuridiksi) terhadap kedaulatan negara yang merupakan kelanjutan dari proses geopolitik.

       Aspirasi politik dan rancangan-rancangan terhadap alat-alat geopolitik yang juga berfungsi pada sebagian komponen mereka, yang mana juga akan dilihat sebagai skala geografi. Skala, tempat, dan ruang atau arena, produk dan tujuan aktivitas geopolitik dan masing-masing dari konsep ini yang memiliki banyak manifestasi berbeda.

                        Geopolitik merupakan perebutan terhadap pengawasan ruang dan tempat yang dipusatkan pada kekuasaan dan kemampuan untuk mencapai tujuan-tujuan khusus dalam wajah oposisi alternative. Geopolitik klasik pada akhir abad ke 19 dan 21 menggambarkan tentang kepercayaan dalam mengetahui “bagaimana dunia bekerja” dan menggunakan perspektif teori – sejarah untuk mempercayai dan membenarkan tindakan kebijakan luar negeri yang sebagian besar agresif terhadap negara – negaranya  sendiri.

                                Tindakan banyak negara ini merupakan konsekuensi yang tidak dapat dihindarkan terhadap sebuah sejarah dunia yang telah ditentukan bahkan negara-negara melihat tindakan ini merupakan kunci alat geopolitik atas aksi-aksi mereka yang dapat dimengerti melalui pemeriksaan atau pengujian terhadap persaingan antara alat-alat dalam sebuah negara yang sama seperti perangkat terbatas olehsebuah struktur geopolitik global.[18]

Salah satu bagian terpenting dari konsep geopolitik ini adalah konsep geostrategi. Geostrategi merupakan salah satu bentuk kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan faktor geografis. Kebijakan ini menginformasikan, membatasi, atau mempengaruhi perencanaan politik dan militer suatu negara. Sarana dan tujuan geostrategi berkaitan dengan  sumber daya suatu negara  baik yang terbatas atau luas dengan tujuan geopolitis bisa domestik, regional maupun global.

Geostrategi juga merupakan pelaksanaan kekuatan atas tempat yang sangat penting di permukaan dunia untuk memetakan keberadaan sistem politik internasional. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan keamanan, kesejahteraan, dan membuat sistem internasional lebih makmur, digunakan untuk mengamankan akses ke rute perdagangan tertentu, hambatan strategis, sungai, pulau dan laut. Dimana  hal tersebut membutuhkan kemampuan atau kekuatan militer yang besar, misalnya dengan pembukaan stasiun militer di negara laindan pembangunan kapal perang yang mampu memproyeksi kekuatan di  samudera yang lebih dalam, ada beberapa hal yang dibutuhkan dalam pelaksanaan konsep geostrategi ini,  antara lain :

Geostrategi memerlukan jaringan aliansi dengan kekuatan-kekuatan besar

lain atau negara-negara kecil yang memiliki tujuan yang sama dan terletak di daerah yang dianggap penting. Selain jaringan, geostrategi juga memanfaatkan kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana untuk mencapai tujuan nasional yaitu pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik dan melihat perkembangan dunia melalui sudut pandang geopolitik yang menitik-beratkan kepada pentingnya letak strategis suatu wilayah untuk memenuhi kepentingan negaranya.[19]

E. Metode Penelitian

E.1. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini, jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis

penelitian deskriptif analitik, yaitu metode dengan prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dan dianalisa dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian seseorang, lembaga, masyarakat dan lain-lain.

E.2. Jenis Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis data sekunder, yakni data yang diperoleh dari telaah pustaka, baik itu berasal dari buku-buku, koran, akses internet pada situs-situs terpercaya, yang sesuai dengan penelitian ini.

 

E.3. Tehknik Pengumpulan Data

Tehnik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah telaah pustaka

(Library research), dimana penulis mengumpulkan data yang berasal dari buku-buku, koran, artikel-artikel, akses internet, dan referensi lainnya.

 

 

 

E.4. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Analisis Data Metode Ilustrasi (Illustrative Method of Analisys), teknik tersebut mengemukakan bahwa analisis data kualitatif dilakukan dengan mengaplikasikan teori pada suatu situasi konkrit.

E.5. Definisi Operasional

a. Kabijakan Luar Nageri Rusia terhadap Cina merupakan kumpulan kebijakan Rusia untuk mengatur hubungan-hubungan luar negerinya dengan negara-negara di luar lintas batas teritorial negara dalam hal ini melingkupi hubungan Rusia dengan Cina sebagai bentuk upaya perwujudan kepentingan nasionalnya.

b. Alasan Cina menjadi salah satu prioritas dalam perluasan kebijakan Ekonomi dan Militer adalah karena adanya alasan geopolitik dan geostrategi Cina bagi Rusia yang dapat ditinjau dari letak geografis Rusia dan Cina yang merupakan negara tetangga dan potensi ekonomi dan militer Cina bagi Rusia.

c. Kebijakan Ekonomi dan Militer Rusia terhadap Cina adalah suatu kebijakan luar negeri Rusia yang dimulai pada masa pemerintahan Vladimir Putin sebagai presiden Rusia, dalam membangun hubungan kerjasama ekonomi – militernya dengan Cina.

 

 

F. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan dalam penelitian ini akan meliputi lima bab, dimana pembahasan dalam masing-masing bab akan dijelaskan serta dijabarkan lebih rinci ke dalam sub-bab pembahasan. Adapun sistematika penulisan yang akan dijabarkan di dalam penelitian ini antara lain:

BAB I, Pendahuluan yang berisi : Latar Belakang, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Landasan Teori dan Konsep, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II, Tinjauan Pustaka : Adapun tulisan yang digunakan oleh penulis sebagai tinjauan empiris dari penelitian ini adalah, Kebijakan Presiden Vladimir Putin Dalam Menjalin Kerjasama Dengan Indonesia oleh Harini Setyasih

BAB III, Gambaran Umum : Menjelaskan tentang kebijakan Ekonomi – militer               Rusia terhadap Cina

BAB IV, Analisis dan Pembahasan berisi : Analisis mengenai alasan Rusia memberlakukan kebijakan Eurasia dalam hal ekonomi dan militer atas negara Cina

BAB V, Penutup, berisi :Kesimpulan yang merupakan hasil dari analisis dan pembahasan yang memberikan gambaran masalah secara menyeluruh dari penelitian yang diambil.

 

 

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

 

Adapun tulisan yang digunakan oleh penulis sebagai tinjauan empiris dari penelitian ini adalah sebuah jurnal yang berjudul Kebijakan Presiden Vladimir Putin Dalam Menjalin Kerjasama Dengan Indonesia oleh Setyasih Harini. [20]

  1. A.    Inti Penelitian

            Kerja sama Rusia dan Indonesia dalam catatan sejarah sebenarnya sudah terjalin sejak masa Soekarno masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia, yakni ketika Nikita Kruschev sebagai Pemimpin Uni Soviet memberikan pengakuan terhadap kemerdekaan dan kedaulatan RI. Pada 19 September 1956 pertama kali diakukan pertemuan bilateral kedua negara, pertemuan tersebut membahas tentang kerjasama bilateral dengan hasil penandatanganan dokumen kerjasama dibidang politik, militer dan akademis.

          Namun hubungan kedua negara ini sempat mengalami masa surut ketika terjadi Perang Dingin terjadi di Uni Soviet. Berakhirnya Perang Dingin disusul dengan runtuhnya Uni Soviet yang menyebabkan Uni Soviet terpecah menjadi beberapa negara merdeka menjadi faktor utama merenggangnya hubungan bilatera kedua negara ini.

          Keruntuhan Uni Soviet yang kemudian digantikan oleh Rusia, menyebabkan kemerosotan negara di segala aspek kehidupan, secara ekonomi, militer, maupun sosia politik. Hal ini juga menjadi faktor terjadinya pergeseran status ke-adidayaan dan kiprah Rusia di kancah Internasional. Hal ini tentu menjadi fokus perhatian pemerintah Rusia untuk dapat membangun  kembali kejayaan Rusia seperti zaman Uni Soviet sebelumnya.

            Untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut, maka Rusia perlu membangun kerja sama dengan negara-negara lain. Penyesuaian kebijakan luar negeri dan Politik Internasional dengan perubahan situasi Internasional merupakan upaya penting yang harus dijalani Rusia untuk mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya. Kondisi ini terus berlangsung, hingga akhirnya tangga 28 Desember 1991, Indonesia melakukan pengakuan kedaulatan terhadap Federasi Rusia sebagai penerus Uni Soviet.

            Kerjasama bilateral ini terus berlanjut hingga masa kepresidenan Vladimir Putin periode pertama 2000 – 2004,  ketika   Megawati menjabat sebagai Presiden RI yang kemudian berlanjut pada masa kepemimpina Putin periode, yakni pada masa pemerintahan Susilo Bambang Yodhoyono. Kunjungan pertama sejak  1991 pada tanggal 6 September 2007, dalam kunjungan ini kedua negara melakukan kesepakatan tentang peningkatan perdagangan dan juga peningkatan %jataan.

Dalam menjalankan kepemimpinannya, Putin seakan tidak bisa terlepas dengan masalah militer. Hal ini tidak dapat dipungkiri mengingat latar belakangnya yang seorang bekas anggota Komisi Keamanan Negara (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnosti – KGB), badan intelijen Uni Soviet. Bagi Putin masa depan Rusia adalah semangat untuk berinovasi dalam teknologi militer yang berkompetisi dengan kekuatan teknologi militer Eropa Barat dan AS. Dengan kebangkitan kekuatan militer yang mendukung kemajuan ekonomi akan menjadi alasan bagi Putin untuk membangkitkan kembali kejayaan Rusia era Uni Soviet.

            Untuk mencapai tujuan tersebut, Rusia perlu mencari pangsa pasar untuk produk-produk militernya terutama di kawasan Asia yang  masih banyak ditempati oleh negara-negara berkembang. Partisipasi Rusia dalam mengikuti perkembangan kawasan menjadi penting, disamping perlu terlibat lebih banyak lagi secara ekonomi agar mempunyai pengaruh nyata di Asia Pasifik.

            Dalam pandangan Rusia, letak strategis Indonesia dapat digolongkansebagai bufferzone, daerah penyangga di kawasan Asia Tenggara. Secara politik, Indonesia berada di antara dua sistem politik yang berbeda antara liberal yang dianutAustralia dan komunis (sebagian negara – negara ASEAN). Secara ekonomi, Indonesiajuga berada di antara sistem ekonomi liberal dengan sisem ekonomi sentralistik. Secara ideologi, Indonesia berada di antarakapitalisme dan komunis sedangkan dalamsistem pertahanan, Indonesia berada di antara pertahanan maritim di selatan dan kontinental di utara.

Nilai strategis lain yang dimiliki Indonesia adalah berhasil melaksanakan reformasi politik, tergolong sebagai negara demokratis dan negara Islam terbesar. Potensi Indonesia lainnya adalah letaknya yang berada di jalur perdagangan internasional sehingga memudahkan untuk bermain aktif dalam politik internasional. Dengan posisinya yang berada di khatulistiwa menjadikan Indonesia kaya akan potensi alam dan selalu dapat dilalui oleh alat transportasi air.[21]

  1. B.   Pandangan Kritis

Dalam merealisasikan kebijakan luar negerinya, Putin lebih banyak mendasarkan negaranya pada nilai-nilai kebesaran yang pernah dialami oleh Rusia. Proses untuk membangkitkan kembali kebanggaan dan kejayaan negara tidak saja menjadi visi kepemimpinan Putin tapi sekaligus sebagai ambisi yang ingin diraih.Tentu saja dalam meraih mimpi itu, Putin harus menghadapi banyak tantangan terutama krisis multidimensi yang dialami negaranya sebagai warisan daripendahulunya.

Permasalahan urgen yang dihadapi negara, menyebabkan kebijakan pragmatis mutlak diperlukan, kerja sama dengan negara-negara lain adalah satu cara efektif dalam membantu mewujudkan kepentingan-kepentingan nasional.

Dengan aneka potensi yang dimiliki Indonesia maka sangat wajar bagi negaranegara besar untuk menanamkan pengaruhnya. Proses penanaman pengaruh bisa dilakukan dengan menjalin hubungan kerjasama. Sebagai penerus Boris Yeltsin, Putin berusaha untuk semakin menguatkan pragmatisme dalam politik luar negeri dengan menjadikan kepentingan nasional sebagai landasan bukan lagi kepentingan ideologi.

  1. C.  Fokus Penelitian

Melihat inti dari penelitian Setyasih Harini, yang berjudul Kebijakan Presiden Vladimir Putin Dalam Menjalin Kerjasama Dengan Indonesia maka dapat diketahui bahwa tujuan dari penelitian tersebut merujuk kepada mendeskripsikan bagaimana Kebijakan Vladimir Putin dalam menjalin kerjsama dengan Indonesia, kepentingan-kepentingan apa saja yang sebenarnya ingin dicapai Presiden Vladimir Putin, dan faktor-faktor penting apa saja yang melatarbelakangi  pemberlakuan kebijakannya menjalin kerja sama dengan Indonesia.

 1. Persamaan Penelitian

Adapun persamaan dalam peneitian yang diakukan oleh Setyasih Harini ini adalah terletak Subjek dan tokohnya sendiri, yakni manganalisis kebijakan Vladimir Putin, Selain itu adanya Kesamaan faktor melatar belakang kebijakan Putin menjadi Fokus penelitian penulis disini, yang pada intinya mengharuskan Putin menempuh jalan pragmatime dan mengenyampingkan nilai-nilai komunisme demi mencapai kepentingan-kepentingan negaranya. Adapun beberapa faktor yang melatar belakangi pemberlakuan kebijakan uara negeri Putin di Indonesia antara lain:

  1. Dengan alasan demi meningkatkan kesejahteraan ekonominya banyak negara

yang melakukan kerjasama dengan negara lainnya untuk mengurangi biaya  yang harus ditanggung negara tersebut dalam memproduksi suatu produk kebutuhan bagi rakyatnya karena adanya keterbatasan yang dimiliki negara

tersebut.

2.  Untuk meningkatkan efisiensi yang berkaitan dengan pengurangan biaya.

3. Karena adanya masalah-masalah yang mengancam keamanan bersama.

4. Dalam rangka mengurangi kerugian negatif yang diakibatkan oleh tindakan-tindakan individual negara yang memberi dampak terhadap negara lain.

 

C.2. Perbedaan Penelitian

Perbedaan yang paling menonjol dari penelitian ini adalah, batasan masalah serta objek atau fokus negara tujuan kebijakan, pada penelitian Setyasih Harini, kebijakan Kerjasama Vladimir Putin  ini adalah dengan negara Indonesia yang dianggap sebagai negara penyangga di Kawasan Asia Tenggara, sementara penelitian ini membahas tentang kebijakan luar negeri Vladimir Putin khususnya dalam bidang Ekonomi – Militer  terhadap Cina.

 

BAB III

GAMBARAN UMUM

 

  1. A.    Sejarah Berdirinya Rusia

Sejarah berdirinya Rusia berawal dari perpindahan bangsa-bangsa Skandinavia yang dikenal sebagai bangsa Varangia yang dipimpin oleh tokoh semilegendaris Rurik yang menyeberangi Laut Baltik serta pada tahun 862 M memasuki kota Novgorod dan memerintah di sana. Pada tahun 882 ia menguasai Kiev, kota Slavia yang berkembang menjadi pusat perdagangan antara Skandinavia dan Konstantinopel. Pada tahun 989 Vladimir I meluaskan wilayahnya hingga Kaukasus dan Laut Hitam serta mengambil ajaran Gereja Ortodoks Yunani.Kerajaan Kiev Rusia berakhir setelah serangan Mongol pada tahun 1237 oleh Batu Khan, cucu Genghis Khan.

Selanjutnya, bangsa Mongol dikalahkan oleh Dimitri Donskoy pada tahun 1380 dengan kemenangan di Kulikovo. Kemudian daerah-daerah yang tercerai berai disatukan kembali oleh Ivan IV; ia menaklukan Kazan (1552), Astrakhan (1516) serta menguasai Siberia. Pemerintahan dilanjutkan oleh penerusnya sampai wangsa Romanov naik tahta yang diawali dengan diangkatnya oleh Michael Romanov sebagai Tsar (1613).Dinasti Romanov berkuasa selama 304 tahun hingga tahun 1917 dengan Tsar Nikolai II sebagai tsar terakhir.

Pada bulan Februari 1917 dibentuk Pemerintahan Sementara di bawah Pangeran Lyvov dan Alexander Kerensky sampai 25 Oktober 1917, saat pemerintahan tersebut digantikan Pemerintahan Revolusi Bolshevik oleh Vladimir Ilyich Lenin.

Pada periode selanjutnya, pemerintahan dilanjutkan secara diktator oleh Josef Stalin (1922) yang mewujudkan Uni Soviet (Soviet berarti Dewan) dengan bergabungnya negara-negara di sekitar Rusia.Pemerintahan Uni Soviet berakhir setelah pada tanggal 25 Desember 1991 Presiden Mikhail Gorbachev mengundurkan diri serta berkibarnya bendera tiga warna Rusia di Kremlin.[22]

  1. B.     Kondisi Ekonomi – Militer Rusia Pasca Runtuhnya Uni Soviet

 

B.1. Kondisi Ekonomi

Dalam sejarah perkembangannya, Ekonomi Cina dimulai Sejak reformasi pasar pada tahun 1978, Cina telah bergeser dari perencanaan pusat ke ekonomi pasar berbasis dan pembangunan ekonomi dan sosial yang melesat cepat. Pertumbuhan PDB rata-rata sekitar 10 % per tahun telah mengangkat lebih dari 500 juta orang keluar dari kemiskinan. Semua Tujuan Pembangunan Milenium telah dicapai dan berada dalam jangkauan.[23]

Awal tahun 1992, Deng Xiao Ping selaku pemimpin Cina saat itu melakukan liberalisasi ekonomi besar-besaran yang mendorong arus masuk investasi asing langsung ke daerah-daerah pesisir dan memulai gelombang investasi pemerintah di Shanghai.

Pada 1993, Zhu Rongji ditunjuk untuk mengendalikan perekonomian Cina dan Rongji berhasil membuat tingkat pertumbuhan ekonomi menanjak dari tahun ke tahun dan menghasilkan apa yang disebut “Soft Landing”. Sepanjang tahun 1990-an Standar hidup masyarakat terus meningkat, terbukti dengan maraknya barang-barang kosumen, terutama di kalangan masyarakat perkotaan. Rongji juga kembali Melanjutkan arus masuk FDI, membantu meningkatkan cadangan devisa, untuk mengantisipasi kerugian di akhir tahun 1990-an.[24]

Pada tahun 1998 ekspor dan impor Cina mencapai $ 323,93 milyar US, dengan perincian impor $ 140.17 milyar  dan ekspor $18376 milyar. Kenaikan pertahun rata-rata $ 43,59milyar. Jumlah ini menjadikan Cina menempati posisi 11 pada urutan ekspor impor dengan 10 besar dengan 10 terbesar mitra dagang Cina (diantaranya Jepang $ 57,9 milyar dan AS $54,94 milyar) yang berarti 88,7 % dari ekspor – impor Cina. [25] Hingga tahun 2000, bahkan PDB Cina sudah mencapai rata-rata 8 %.[26]

Kemampuan Cina dalam memobilisasi modal dan tenaga kerja juga telah meningkatkan pendapatan per kapita hingga tiga kali lipat dalam satu generasi, dan mengurangi lebih dari 300 juta kemiskinan. Dengan populasi1,3 miliar, Cina hingga saat ini menjadi ekonomi terbesar kedua dan semakin memainkan peran penting dan berpengaruh dalam perekonomian global.[27]

Pertengahan dekade 90-an, Cina semakin meneguhkan eksistensi model perekonomiannya yang baru. Model perekonomian Cina ditandai dengan mobilisasi modal dan tenaga kerja secara besar-besaran, investasi asing, industri dalam skala besar, dan campur tangan pemerintah.[28]

Sementara di saat yang bersamaan, kondisi yang berbanding terbalik terjadi pada negara yang disebut saudara se-ideologi Cina, yakni Rusia. Kemerosotan ekonomi ini terjadi sangat signifikan sejak runtuhnya Uni Soviet dan kemudian beranjut bahkan semakin merosot akibat kegagalan sistem ekonomi yang diusung Yeltsin.

 Akar dari permasalahan ini bermula ketika, Pada Oktober 1991 , dua bulan sebelum runtuhnya resmi rezim Soviet dan dua bulan setelah Agustus 1991 kudeta terhadap rezim Gorbachev, Yeltsin dan para penasihatnya, termasuk ekonom reformasi Yegor Gaydar, menetapkan program reformasi ekonomi yang radikal.

   Parlemen Rusia, Soviet Tertinggi, juga menyerahkan semua keputusan kebijakan kepada presiden selama satu tahun untuk melaksanakan program-programnnya dengan tujuan untuk stabilisasi ekonomi makro dan program restrukturisasi ekonomi Rusia. Tindakan Stabilisasi Ekonomi Makro ini ditata sedemikian rupa kemudian diterapkan dengan sejumlah langkah kebijakan ekonomi makro.

Dalam hal ini, pemerintah kemudian melakukan suatu program dengan menyerukan pengurangan tajam terhadap pengeluaran pemerintah dan mengalokasikannya  untuk proyek-proyek investasi publik, pertahanan, dan produsen dan konsumen subsidi. Program ini bertujuan untuk mengurangi defisit anggaran pemerintah yang pada 1991 sebesar 20 % dari PDB menjadi 9 % dari PDB pada pertengahan 1992 dan 3 % pada tahun 1993.

Pemerintah juga memberlakukan sistem perpajakan baru, dan pemungutan pajak itu harus ditingkatkan untuk meningkatkan pendapatan negara. Di bidang moneter, program ekonomi yang diperlukan Bank Sentral Rusia ( RCB ) untuk memotong kredit bersubsidi untuk perusahaan dan untuk membatasi pertumbuhan jumlah uang beredar. Kebijakan ini diberlakukan guna penyusutan inflasi dari 12 % per bulan pada tahun 1991 menjadi 3 % per bulan pada pertengahan tahun 1993.

Segera, setelah pembubaran Uni Soviet diumumkan, Pemerintah menaikkan harga menjadi 90 % barang-barang konsumsi dan 80 % barang manufaktur. Namun harga energi dan makanan pokok seperti roti , gula , vodka , dan produk susu masih stabil . Langkah-langkah ini bertujuan  guna membangun hubungan yang realistis antara produksi dan konsumsi yang telah kurang dalam sistem perencanaan pusat.

Untuk mendorong pengembangan sektor swasta, perubahan mendasar diberlakukan dalam sistem pajak, termasuk sosialisasi pajak pertambahan nilai (PPN) dari 28 % pada sebagian besar transaksi, pajak penghasilan progresif, dan pajak atas  pendapatan bisnis, selain itu, dilakukan revisi dalam sistem tarif impor dan pajak ekspor, pajak baru pada penggunaan energi dalam negeri untuk mendorong konservasi (langkah diperlukan karena harga energi masih dikendalikan), dan pajak baru atas ekspor minyak dan gas alam untuk mempersempit kesenjangan antara bersubsidi domestik harga dan harga dunia serta untuk mencegah kekurangan energi dalam negeri.

Penetapan nilai tukar diterapkan untuk mata uang Rusia, Rubel. Banyak pembatasan perdagangan luar negeri dan investasi juga harus diangkat untuk mengekspos Rusia di kancah harga dunia. Pada tahun 1992 dan 1993, Pemerintah memperluas jumlah uang beredar dan kredit akibat terjadinya inflasi yang tinggi dan penurunan nilai tukar rubel .

Pada bulan Januari 1992, Pemerintah mempersempit peredaran mata uang dan penciptaan kredit namun pada saat yang sama pemerintah juga menaikkan kontrol harga. Namun mulai bulan Februari RCB melonggarkan kendali terhadap jumlah mata uang yang beredar. Pada kuartal kedua dan ketiga 1992 , jumlah uang beredar meningkat tajam dari 34 dan 30 % , masing-masing, dan pada akhir tahun 1992, jumlah uang beredar Rusia telah meningkat sebesar delapan belas kali

Peningkatan tajam dalam jumlah uang beredar dipengaruhi oleh besarnya deposito mata uang asing oleh perusahaan yang dikelola negara dan individu. Usaha menarik deposito tersebut bertujuan untuk membayar upah dan biaya lainnya setelah Pemerintah telah memperketat pembatasan emisi moneter. Bank-bank komersial menghasilkan uang kredit perusahaan dengan menarik rekening di bank asing.

Upaya pemerintah untuk mengendalikan pertumbuhan kredit juga terbukti singkat di tahun-tahun awal transisi. Kredit dalam negeri meningkat sekitar sembilan kali antara akhir tahun 1991 dan 1992. Ekspansi kredit ini disebabkan oleh penumpukan tunggakan -perusahaan dan pembiayaan berikutnya RCB tentang mereka tunggakan .

Pembatasan pembiayaan terhadap BUMN juga dilakukan Pemerintah setelah mengangkat kontrol pada harga pada Januari 1992 , tetapi perusahaan menghadapi kekurangan uang tunai karena membebaskan diri dari kontrol negara. Alih-alih membatasi produksi, sebagian besar perusahaan memilih untuk membangun persediaan. Untuk mendukung produksi lanjutan dalam situasi seperti ini, perusahaan mengandalkan pinjaman dari perusahaan lain. Pada pertengahan tahun 1992, jumlah pinjaman yang belum terbayar  perusahaan telah mencapai 3,2 triliun rubel ( sekitar US $ 20 miliar) , pemerintah pun akhirnya membekukan utang perusahaan.Tak lama kemudian, pemerintah menyediakan 181 miliar rubel (sekitar US $ 1,1 miliar ) di kredit kan ke perusahaan-perusahaan yang masih memegang utang.

Pemerintah juga gagal untuk membatasi pengeluaran sendiri dalam periode ini, pada akhir tahun 1992, defisit anggaran Rusia meningkat 20 % dari PDB, jauh lebih tinggi dari 5 % yang diproyeksikan di bawah program ekonomi dan diatur dalam Dana Moneter Internasional (IMF) kondisi pendanaan internasional. Defisit anggaran ini dibiayai sebagian besar dengan memperluas jumlah uang beredar. kebijakan moneter dan fiskal ini ternyata mengalami kekeliruan hingga mengakibatkan tingkat inflasi lebih dari 2.000 % pada tahun 1992.

Pada akhir tahun 1992, memburuknya kondisi ekonomi membuat parlemen dipimpin Yeltsin memberhentikan advokat reformasi ekonomi Yegor Gaydar sebagai perdana menteri. PM Gaydar kemudian digantikan oleh Viktor Chernomyrdin, mantan kepala Perusahaan Gas Bumi Negara ( Gazprom ), yang dianggap kurang menguntungkan bagi reformasi ekonomi. Chernomyrdin kemudian membentuk pemerintahan baru dengan Boris Fedorov, seorang pembaharu ekonomi, sebagai wakil perdana menteri dan menteri keuangan. Fedorov kemudian kembali melakukan stabilisasi makro ekonomi dengan tujuan utama dari kebijakan ekonomi Rusia .

Pada bulan Januari 1993, Fedorov mengumumkan program ‘antikrisis’ untuk mengendalikan inflasi melalui kebijakan moneter dan fiskal yang ketat. Dalam program ini, pemerintah akan mengendalikan uang dan kredit emisi dengan meminta RCB untuk meningkatkan suku bunga kredit dengan menerbitkan obligasi pemerintah, oleh sebagian pembiayaan defisit anggaran, dan dengan mulai menutup perusahaan negara yang tidak efisien. Defisit anggaran itu harus dikendalikan dengan membatasi kenaikan upah BUMN, dengan menetapkan target defisit anggaran triwulanan , dan dengan menyediakan jaringan pengamanan sosial yang lebih efisien bagi para pengangguran dan pensiunan.

Pencetakan uang dan pertumbuhan kredit domestik dimoderasikan pada tahun 1993. Dalam konfrontasi publik dengan parlemen, Yeltsin memenangkan referendum mengenai kebijakan reformasi ekonominya yang mungkin telah memberikan beberapa kekuatan politik yang reformis untuk mengurangi pengeluaran negara. Pada bulan Mei 1993, Departemen Keuangan dan RCB menyetujui langkah-langkah ekonomi makro, seperti mengurangi subsidi dan meningkatkan pendapatan, untuk menstabilkan perekonomian. RCB kemudian menaikkan suku bunga pinjaman diskon untuk mengurangi. Berdasarkan hasil awal yang positif dari kebijakan ini, IMF memperpanjang pembayaran pertama dari US $ 1,5 miliar ke Rusia dari Fasilitas khusus sistemik Transformation ( STF) Juli berikutnya.

Program antikrisis Fedorov dan kesepakatan Pemerintah dengan RCB memiliki beberapa efek. Dalam tiga kuartal pertama tahun 1993, RCB mengadakan ekspansi uang untuk tingkat bulanan dari 19 % . Hal ini juga secara substansial dikelola secara ekspansi kredit selama periode tersebut. 1993 laju inflasi tahunan meningkat hinga sekitar 1.000 %, peningkatan tajam dari 1992. Angka-angka perbaikan itu dibesar-besarkan, namun, karena belanja negara telah tertunda dari kuartal terakhir dari tahun 1993 sampai kuartal pertama 1994.

Pada Juni 1994, Chernomyrdin menyajikan serangkaian reformasi moderat untuk mengakomodasi unsur-unsur yang lebih konservatif dari Pemerintah dan parlemen. Perdana Menteri berjanji untuk bergerak maju dengan restrukturisasi ekonomi dan mengejar kebijakan fiskal dan moneter yang kondusif bagi stabilisasi makro ekonomi. Tapi stabilisasi dirusak oleh RCB, yang mengeluarkan kredit kepada perusahaan dengan harga subsidi, dan dengan tekanan yang kuat dari lobi-lobi industri dan pertanian mencari kredit tambahan.

Pada bulan Oktober tahun 1994,  inflasi yang telah dikurangi dengan kebijakan fiskal dan moneter yang lebih ketat di awal tahun 1994, kembali melambung ke tingkat yang berbahaya. Pada tanggal 11 Oktober, terjadi hari yang dikenal sebagai Black Tuesday, dimana nilai rubel pada pasar valuta antarbank jatuh sebesar 27 %. Meskipun para ahli kemudian mengajukan sejumlah teori untuk menjelaskan penurunan, termasuk adanya konspirasi, melonggarkan kredit dan kontrol moneter yang menjadi penyebab signifikan terjadinya penurunan ekonomi dan mata uang Rusia.

Pada akhir 1994, Yeltsin menegaskan kembali komitmennya untuk stabilisasi makro ekonomi dengan mengganti Viktor Gerashchenko sebagai kepala RCB, dan mencalonkan Tat’yana Paramonova sebagai penggantinya . Meskipun reformis dalam pemerintahan Rusia dan IMF dan pendukung Barat lainnya disambut dengan apatis oleh masyarakat, Paramonova mampu menerapkan kebijakan moneter ketat yang berakhir dengan kredit murah dan menahan suku bunga (meskipun jumlah uang beredar berfluktuasi pada tahun 1995). Selanjutnya, parlemen bertindak berebihan dengan menggunakan kebijakan moneter untuk membiayai utang negara, dan Departemen Keuangan mulai menerbitkan obligasi pemerintah pada harga pasar untuk membiayai defisit ekonomi.

Pemerintah juga mulai untuk mengatasi utang-perusahaan yang telah mengalami inflasi. 1995 rancangan anggaran yang diusulkan pada September 1994, termasuk komitmen untuk mengurangi inflasi dan defisit anggaran ke tingkat yang dapat diterima oleh IMF, dengan tujuan kualifikasi untuk pendanaan internasional tambahan. Dalam proposal anggaran ini , pemerintah Chernomyrdin mengirimkan sinyal bahwa ia tidak lagi akan mentolerir kredit lunak dan keterbatasan anggaran yang longgar, dan stabilisasi harus menjadi prioritas utama pemerintah .

Selama sebagian besar dari tahun 1995, pemerintah mempertahankan komitmennya kendala fiskal yang ketat , dan defisit anggaran tetap dalam parameter yang ditentukan. Namun, pada tahun 1995 tekanan diberlakukan untuk meningkatkan belanja pemerintah untuk mengurangi tunggakan upah, yang menjadi masalah kronis dalam perusahaan negara dan untuk meningkatkan semakin menurunnya jaringan pengaman sosial. Bahkan, pada tahun 1995 dan 1996 kegagalan negara untuk membayar banyak kewajiban tersebut (serta upah kebanyakan pekerja negara) merupakan faktor utama dalam menjaga defisit anggaran Rusia pada tingkat yang moderat.

Kondisi berubah pada paruh kedua tahun 1995. Para anggota Duma Negara (dimulai pada tahun 1994, majelis rendah Majelis Federal, parlemen Rusia) menghadapi pemilihan umum pada bulan Desember, dan Yeltsin yang telah mengalami penurunan pamor sebagai Presiden karena kegagalan stabilisasi ekonominya, masih maju kembali dalam pemilu presiden 1996. Maka, kondisi politik menyebabkan kedua deputi Duma dan presiden untuk membuat janji untuk meningkatkan pengeluaran.

Selain itu, akhir tahun 1995 Yeltsin memberhentikan Anatoliy Chubays, salah satu yang pendukung terakhir reformasi ekonomi yang tersisa dalam posisi Pemerintah tertinggi, sebagai wakil perdana menteri yang bertanggung jawab atas kebijakan ekonomi. Di tempat Chubays , Yeltsin bernama Vladimir Kadannikov, mantan manajer pabrik mobil yang memiliki pandangan anti reformasi. Langkah ini menimbulkan kekhawatiran di Rusia dan Barat tentang komitmen Yeltsin untuk reformasi ekonomi. Pada November 1995, Yeltsin terpaksa menggantikannya dengan Sergey Dubinin, anak didik Chernomyrdin yang melanjutkan kebijakan uang ketat yang telah ditetapkan oleh Paramonova.

Pada pertengahan 1996 banyak deputi Duma yang khawatir tentang kegagalan pemerintah memenuhi target penerimaan pajak tersebut. Kekurangan pendapatan diarahkan pada sejumlah faktor, termasuk beban pajak yang berat yang mendorong ketidakpatuhan dan sistem pengumpulan pajak tidak efisien dan korupsi. Berbagai reformasi pemungutan pajak yang diusulkan di parlemen dan pemerintah.

 Namun pada tahun 1996 perusahaan Rusia dan pemerintah daerah telah membentuk pola yang kuat pada ketidakpatuhan dengan peraturan pajak nasional, dan Federal Police Service Pajak  yang tidak efektif dalam menangkap pelanggar. Pada tahun 1992, tahun pertama reformasi ekonomi, harga eceran di Rusia meningkat sebesar 2.520 %. Penyebab utama kenaikan tersebut adalah pembebasan sistem ekonomi dari kontrol negara, sebuah langkah yang mendorong kenaikan harga rata-rata 245 % pada Januari1992. Pada tahun 1993 tingkat tahunan telah menurun menjadi 840 %, namun masih mendapatkan tingkat ekspektasi yang sangat tinggi. Pada tahun 1994 laju inflasi telah meningkat menjadi 224 %.

Tingkat inflasi tahunan menutupi variasi dalam tingkat bulanan. Pada tahun 1994, misalnya, pemerintah berhasil mengurangi tingkat bulanan dari 21 % pada bulan Januari sampai 4 % pada Agustus, namun tingkat naik sekali lagi, menjadi 16,4 % pada Desember dan 18 % pada Januari 1995.  Ketidakstabilan kebijakan moneter Rusia menimbukan efek yang bervariasi. Setelah pengetatan aliran uang awal tahun 1994, Pemerintah kemudian melonggarkan pembatasan dalam menanggapi tuntutan kredit oleh pertanian, industri di Far North , dan beberapa perusahaan besar.

Pada tahun 1995 dipertahankan kebijakan moneter ketat yang diterapkan pada awal tahun dan dengan melewati anggaran yang relatif ketat, dan pola ini cukup berhasil. Dengan demikian, laju inflasi bulanan yang diadakan hampir stabil di bawah 5 % pada kuartal terakhir pada  tahun tersebut. Untuk semester pertama tahun 1996, tingkat inflasi 16,5 %. Namun, para ahli mencatat bahwa pengendalian inflasi dibantu secara substansial oleh kegagalan untuk membayar upah pekerja di perusahaan-perusahaan negara, kebijakan yang membuat harga rendah dengan menekan permintaan.

Gejala penting dari ketidakstabilan ekonomi makro Rusia telah fluktuasi parah dalam nilai tukar rubel . Dari Juli 1992, ketika rubel pertama secara hukum bisa ditukar dengan dolar Amerika Serikat, hingga Oktober 1995, nilai tukar antara mata uang rubel dan dolar menurun dari 144 rubel per US $ 1 menjadi sekitar 5.000 per US $ 1. Tapi perubahan yang cepat di tingkat nominal ( tingkat yang tidak memperhitungkan inflasi ) mencerminkan ketidakstabilan ekonomi makro secara keseluruhan. Contoh paling drastis dari fluktuasi tersebut adalah Black Tuesday ( 1994) pengurangan 27 % dalam nilai rubel.

Pada bulan Juli 1995, RCB mengumumkan niatnya untuk mempertahankan rubel dari 4.300 hingga 4.900 per US $ 1 sampai Oktober 1995, tetapi kemudian periode diperpanjang hingga Juni 1996. Pengumuman ini mencerminkan kebijakan fiskal dan moneter. Dan pada akhir Oktober 1995, rubel telah stabil dan benar-benar dihargai dalam hal penyesuaiannya dengan inflasi yang ada. Kondisi stabil ini berlangsung hingga pertengahan pertama tahun 1996.

Bukti lain dari stabilisasi mata uang adalah pengumuman yang efektif Juni 1996, rubel akan menjadi sepenuhnya konversi secara current account. Ini berarti bahwa warga Rusia akan dapat mengkonversi rubel untuk mata uang lainnya untuk transaksi perdagangan.

Inti dari restrukturisasi ekonomi, dan pertimbangan penting untuk pinjaman luar negeri dan investasi dalam perekonomian Rusia, adalah program privatisasi. Dalam banyak hal, antara tahun 1992 dan 1995 Rusia terus berpacu dengan atau melebihi tingkat yang ditetapkan dalam program privatisasi asli dari Oktober 1991. Sebagai wakil perdana menteri untuk kebijakan ekonomi, reformis Chubays adalah advokat privatisasi yang evektif selama tahap awal yang penting.

Pada tahun 1992 privatisasi perusahaan kecil mulai melalui perekrutan karyawan dan lelang publik. Pada akhir tahun 1993, lebih dari 85 % dari usaha kecil Rusia dan lebih dari 82.000 perusahaan negara Rusia, atau sekitar sepertiga dari total yang ada , telah diprivatisasi.

Pada tanggal 1 Oktober 1992, masing-masing dengan nilai nominal 10.000 rubel (sekitar US $ 63), yang didistribusikan ke 144 juta warga Rusia untuk pembelian saham di perusahaan-perusahaan menengah dan besar bahwa para pejabat telah ditunjuk dan dire-organisasi untuk diprivatisasi. Namun, pemegang kupon juga bisa menjual voucher, yang nilai tunai bervariasi sesuai dengan kondisi ekonomi dan politik di negara itu, atau mereka bisa berinvestasi dalam dana voucher.

Pada akhir Juni 1994, program voucher privatisasi telah menyelesaikan tahap pertama. Ini berhasil mentransfer kepemilikan 70 % perusahaan besar dan menengah Rusia untuk tangan swasta dan privatisasi sekitar 90 % dari usaha kecil. Pada saat itu, 96 % dari voucher yang dikeluarkan pada tahun 1992 telah digunakan oleh pemiliknya untuk membeli saham di perusahaan-perusahaan secara langsung, berinvestasi dalam dana investasi, atau menjual di pasar sekunder. Menurut penyelenggara sistem voucher, sekitar 14.000 perusahaan yang mempekerjakan sekitar dua pertiga dari angkatan kerja industri telah pindah ke tangan swasta.

Tahap berikutnya dari program privatisasi menyerukan penjualan langsung tunai saham di perusahaan-perusahaan negara yang tersisa. Fase yang akan menyelesaikan transfer dari perusahaan negara dan akan menambah pendapatan pemerintah. Yeltsin mengimplementasikan dekrit pada Juli 1994 . Tapi komitmen presiden untuk privatisasi mendatangkan pertanyaan. Dalam menanggapi krisis moneter Oktober 1994, Yeltsin memecat Chubays dari jabatannya sebagai kepala Komite Negara untuk Pengelolaan Barang Milik Negara, dan menggantikannya Vladimir Polevanov . Namun Polevanov tak mendukung adanya privatisasi Rusia dan Barat dengan menyarankan renationalisasi dari beberapa perusahaan penting. Yeltsin kemudia bereaksi dengan mengganti Polevanov dengan Petr Mostovoy, yang merupakan sekutu Chubays.

Pada tahun 1995 dan 1996, kondisi politik terus menghambat program privatisasi, dan skandal korupsi mencoreng citra program publik. Pada tahun 1995 privatisasi telah memperoleh reputasi negatif dari masyarakat Rusia. Proses privatisasi dianggap menggeser kendali perusahaan dari lembaga negara untuk kelompok individu dengan dalam koneksi di Pemerintah, Mafia, atau keduanya. Ketidakpercayaan terhadap proses privatisasi adalah bagian dari meningkatnya sinisme publik sekitar terhadap para pemimpin politik dan ekonomi negara, yang dipicu oleh kegagalan reformasi yang digadang-gadang Yeltsin untuk memperbaiki keterpurukan masyarakat Rusia.

Tahap kedua dari program privatisasi terus bergulir dengan penjualan saham milik negara yang dikuasai uang tunai. Meskipun proses itu hampir selesai pada akhir kuartal pertama tahun 1996, pemerintah gagal mengumpulkan devisa yang diharapkan. Sementara itu, pada Juni 1996 Yeltsin mendapatkan tawaran untuk pemilihan kembali dan akan menghentikan privatisasi BUMN selama masa kampanyenya.

Pada bulan Februari 1996, procuracy mengumumkan penyelidikan skala penuh terhadap praktek privatisasi, khususnya transaksi 1995 di mana bank-bank negara diberikan pinjaman kepada BUMN sebagai imbalan untuk “privatisasi” saham di perusahaan-perusahaan tersebut. Ini merupakan jenis transaksi pinjaman untuk  saham ditandai dengan tahap kedua privatisasi, bank yang disediakan pemerintah sangat membutuhukan uang tunai yang didasarkan pada jaminan saham perusahaan bahwa bank-bank mungkin akan mampu terjual.

Tetapi sebagian besar dua puluh sembilan BUMN dijadwalkan untuk batal berpartisipasi dan bank-bank yang menerima saham tampaknya memiliki konflik kepentingan berdasarkan peran mereka dalam menetapkan aturan prosedur penawaran. dan pada tahun 1996 Pemerintah mengakui bahwa program tersebut telah ditangani dengan buruk . Sebagai hasil dari tuduhan korupsi, Duma Negara membentuk sebuah komite untuk meninjau program privatisasi. Dan Perdana Menteri Chernomyrdin meminta kucuran dana untuk membeli kembali saham dari bank .

Karena kesalahan dari program privatisasi Yeltsin, maka strategi kampanye Yeltsin adalah untuk pengurangan sistem Privatisasi menjadi agenda utama daam kampanye Yeltsin. Bagian dari strategi itu adalah untuk menggeser proses privatisasi dari Moskow ke daerah. Pada Februari 1996, sebuah keputusan presiden hanya diberikan saham sekitar 6.000 perusahaan yang dikendalikan negara kepada pemerintah daerah, yang bisa lelang saham dan menjaga keuntungan.

Namun, Setelah terpilihnya kembali Yeltsin pada bulan Juli 1996 , perwakilan keuangannya mengumumkan kelanjutan dari program privatisasi, dengan fokus baru pada penjualan sepuluh sampai lima belas BUMN besar, termasuk perusahaan saham gabungan Unified Electric Power System Of Russia ( yees Rossii ),  Perusahaan Asuransi Rusia (Rosgosstrakh) , dan St Petersburg Maritime Port.

Tahap  privatisasi pasca Pemilu juga adalah untuk mengurangi peran pekerja perusahaan dalam kepemilikan saham. Dalam tahun-tahun pertama kepemilikan tersebut, sebagian besar saham pekerja telah dijual dengan menekan harga, mendevaluasi seluruh saham dan memotong keuntungan negara dari penjualan perusahaan. Oleh karena itu , untuk mencapai target anggaran sebesar 12,4 triliun rubel (sekitar US $ 2,4 miliar ) dari keuntungan dari penjualan privatisasi pada tahun 1996. [29]

Namun, walau pada periode kedua pemerintahan Yeltsin sistem ini telah dikurangi, Sistem Privatisasi merupakan akar dari permasalahan dari pemerintahan Yeltsin di tahun-tahun berikutnya, sistem ini terus menemui kegagalan demi kegagalan, Privatisasi yang digadang-gadang Yeltsin akan membawa perubahan Rusia ke arah yang lebih baik bahkan terus digulirkannya hingga dua periode pemerintahannya, nyatanya banyak menemukan berbagai hambatan baik itu secara politik maupun sosial, Privatisasi seakan menjadi sistem yang tak layak diterapakan di negara yang baru terbentuk yang sebelumnya berasaskan pada sistem ideologis yakni komunisme seperti Rusia, manakala sistem Privatisasi besar-besaran menyebabkan terjadinya kesenjangan Sosial yang tinggi di masyarakat.

Boris Yeltsin, telah mengantarkan Rusia kepada reformasi ekonomi dan demokrasi yang malah membuat Rusia terpuruk ke dalam kemiskinan dan kemerosotan ekonomi yang memprihatinkan. Awalnya, Yeltsin berencana untuk membangun kembali ekonomi Rusia yang sempat collapse seiring dengan runtuhnya Uni Soviet. Namun, pilihan strategi ekonomi pasar yang dijalankan Yeltsin tidak membuahkan hasil berarti bagi perekonomian Rusia saat itu, malah membuat keadaan ekonomi negara yang semakin parah dan tidak kunjung bangkit dari kebangkrutannya. Hal ini disebabkan oleh ketidak siapan iklim ekonomi Rusia saat itu untuk menjalankan strategi ekonomi pasar.

Memang Rusia sudah memiliki kekayaan energi dan Yeltsin menyadari hal itu. Akan tetapi kondisi keuangan negara saat itu belum kuat untuk membiayai proyek eksplorasi dan eksploitasi ladang-ladang energi yang tersebar luas di sebagian besar wilayah Federasi Rusia, terutama di sekitar Laut Kaspia dan Siberia (Timur Jauh). Terlebih lagi program reformasi ekonomi tersebut dilakukan secara cepat tanpa mempertimbangkan terlebih dahulu rugi dan untungnya serta cocok tidaknya kondisi perekonomian Rusia saat itu.

Sementara, Mayarakat Rusia yang selama masa Imperium Uni Soviet seolah termanjakan dengan sistem Sosialis – Komunis yang berarti pemerataan di segala aspek kehidupan, dipaksa harus mengikuti sistem Privatisasi dan liberalisasi pasar yang mengharuskan mereka untuk mulai menciptakan lapangan pekerjaan sendiri dan mengikuti arus persaingan pasar bebas yang ada. Masyarakat tentu merasa kaget dan kesulitan mengikuti pola baru yang dirasa terlalu berlawanan dengan sistem sebelumnya. Akibatnya, terjadi kondisi apa yang disebut yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin.

Sumber devisa negara yang paling utama dari energi pun tidak menghasilkan keuntungan yang memadai, karena sebagian besar perusahaan negara dikuasai oleh kaum swasta berkat program swastanisasi yang digalakkan oleh orang-orang terdekat Yeltsin dalam pemerintahannya demi melancarkan rencana ekonomi pasar yang telah dicanangkan negara dan hal ini terus berlanjut hingga akhir jabatan Yeltsin.[30]

Puncaknya, 1998. Rusia semakin terpuruk dari tahun-tahun sebelumnya. Bahkan krisis Rusia kali ini lebih buruk dari pasca Uni Soviet runtuh, terlebih lagi dikatakan lebih buruk dari depresi besar (Great Depression) yang pernah menimpa Amerika Serikat dan negara-negara Eropa lainnya pada periode 1929-1938.

Dimana kemerosotan ekonomi Rusia hingga 40%, jauh lebih besar dari kemerosotan yang terjadi selama Depresi Besar (malaise) pada tahun 1929 di AS dengan kemerosotan ekonomi sekitar 25% selama 5 tahun. Pada era Uni Soviet, hanya ada 2% penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, namun setelah Yeltsin menerapkan sistem ekonomi yang disarankan IMF dan Departemen Keuangan AS tersebut, persentase penduduk di bawah garis kemiskinan di Rusia meningkat menjadi 50%. Ketimpangan status sosial ekonomi pun meningkat dan semangat masyarakat terhadap ekonomi pasar melemah.[31]

B.2. Kondisi Militer

Pasca Runtuhnya Uni Soviet, selain ekonomi, bidang vital yang juga mengalami penurunan di Rusia adalah bidang Militer. Kemerosotan ekonomi menjadi faktor utama melemahnya Militer Rusia. Hal ini dikarenakan sebagai negara dengan miiter terkuat pada zaman uni Soviet, 80 % dari pendapatan negara dianggarkan kepada sektor militer, namun setelah krisis ekonomi melanda, negara tak mampu lagi memberikan anggaran besar kepada militernya.

Akibatnya, terjadi penurunan drastis angkatan bersenjata, dari 5 juta di tahun 1991, menjadi hanya 1,2 juta pada zaman Rusia Baru. Angkata bersenjata telah kehilangan posisi istimewanya dalam sistem politik Soviet. Rusia baru hanya mampu menganggarkan 10 – 25 % dari pendapatan industri untuk anggaran militer. Sementara, Rusia hanya mampu memproduksi 40 helikopter dan 21 pesawat miiter pertahun yang sebelumnya, pada 1992 jumlah produksinya mencapai 690 untuk helikopter dan 620 untuk pesaawat militer.[32]

Sementara yang diketahui, Cina tak hanya kuat dalam bidang ekonomi, tetapi juga militer. Dalam sejarah militernya, hubungan militer Rusia dan Cina sebenarnya sudah terjalin sejak lama, namun sempat terputus karena konflik perbatasan selama 35 tahun. Putusnya hubungan dengan Uni Soviet merupakan pukulan telak bagi Cina. Industri pesawat terbang Cina nyaris hancur. Namun, secara bertahap industri militer Cina mulai pulih pada tahun 1965 dan Cina memproduksi pesawat tempur pertama mereka, J-8, berdasarkan penggabungan desain pesawat-pesawat Uni Soviet.

Runtuhnya Uni Soviet pada tahun 1991 sebenarnya menjadi berkah tersendiri bagi Cina dan Angkatan Udaranya. Akibat pecahnya Uni Soviet, banyak ilmuwan Uni Soviet yang mencari penghidupan baru, insinyur dan teknisi dari bekas Uni Soviet akhirnya menemukan tempatnya di kompleks industri militer Cina. Selain itu, industri pesawat Rusia kala itu tengah berjuang untuk bertahan hidup. Rusia bahkan lebih dari bersedia untuk menjual pesawat modern dan teknologi ke Cina.Dan perekonomian Cina yang mumpuni mampu mengimpor semua yang terbaik yang ditawarkan Rusia.

Pada tahun 1999, ketika Rusia menghadapi badai krisis Ekonomi – Militer,  kekuatan militer di Cina malah semakin melejit, Cina menghadapi periode modernisasi angkatan udara. Angkatan Udara Cina mengoperasikan lebih dari 3.500 pesawat tempur yang terdiri dari J-6 (sekelas MiG-19) dan J-7 (desain berdasarkan MiG-21).. Angkatan Udara Cina juga memiliki armada pesawat bomber (pembom) H-6 (desain berdasarkan Tu-16).

Modernisasi Angkatan Udara Cina didorong oleh pertumbuhan ekonomi Cina yang luar biasa. Di abad ke-21 ini, dunia telah menyaksikan akuisisi Cina atas 105 Sukhoi Su-30MKK (2000-2003) dan 100 upgrade Sukhoi Su-30MKK2 (2004). Cina juga telah memproduksi lebih dari 200 pesawat tempur J-11s dari tahun 2002 dan hingga saat ini. Angkatan Udara Cina juga membeli total 126 Sukhoi Su-27SK/UBK dalam tiga batch pengiriman. Produksi pesawat tempur J-10 dimulai pada tahun 2002 dan 1200 berada dalam order.Pesawat bomber H-6 (Tu-16 Badger) dikonversi menjadi pesawat terbang pengisian bahan bakar.

Cina juga sedang mengorganisir combat air wing untuk satuan kapal induk di masa depan, mungkin J-15 dan atau opsi lainnya Sukhoi Su-33, yang merupakan varian kapal induk dari keluarga Su-27. Banyak fighter di Cina yang diupgrade, sebagian untuk fungsi night maritime strike, yang memungkinkan bisa mengangkut senjata buatan Rusia, termasuk rudal jelajah Kh-31A anti-radiasi dan amunisi KAB-500 kawal-laser.

Cina juga mengembangkan pesawat misi khusus, yaitu KJ-2000 AWACS yang didesain berdasarkan platform Il-76.Pesawat angkut Y-8 sedang dimodifikasi untuk melakukan berbagai peran Airborne Battlefield Command, AEW dan pengumpulan data intelijen. JH-7/7A akan menjadi tulang punggung kekuatan serangan presisi dengan sejumlah besar J-10 dan J-11 untuk peran superioritas udara. Peran interceptor akan dilakukan oleh JF-17 yang sekarang berada di bawah produksi Cina. Belum lagi yang terbaru adalah J-20 dan J-31, keduanya di klaim Cina sebagai fighter siluman.

Untuk kekuatan transportasi, Cina akan memiliki pesawat Il-76, Il-78, Y-9 dan tentunya yang terbaru adalah si bongsor Y-20, kemungkinan Y-20 lah yang sempat membuat kaget media barat dari hasil foto satelit terhadap salah satu aktivitas di pangkalan udara Cina. Cina juga memiliki berbagai helikopter dan pesawat lainnya untuk melakukan misi khusus dan tugas-tugas rutin. Dengan berkembangnya C4ISR (Command, Control, Communications, Computers, Intelligence, Surveillance and Reconnaissance), militer Cina akan menjadi kekuatan yang tangguh untuk diperhitungkan bahkan oleh musuh yang siap sekalipun. Dalam proses modernisasi, Angkatan Udara Cina telah meningkat secara eksponensial, meskipun belum diuji dalam pertempuran/operasi yang sesungguhnya.

Pada tahun 2005, Angkatan Udara Cina mengumumkan rencana untuk mengakuisisi 70 pesawat angkut (airlifter) Ilyushin Il-76 dan 30 pesawat tanker Ilyushin Il-78 yang secara signifikan akan meningkatkan kemampuan airlift strategis dan memberikan kemampuan tempur dalam waktu yang lama bagi Angkatan Udara Cina. Departemen Pertahanan AS telah melaporkan bahwa Su-27 SKS Cina diupgrade menjadi Sukhoi Su-27 SMK multirole (multiperan).[33]

  1. C.    Gambaran Umum Kebijakan Luar Negeri Rusia Pasca Runtuhnya Uni Soviet

Rusia pasca runtuhnya uni Soviet banyak mengalami perubahan yang signifikan, runtuhnya Uni Soviet banyak meninggalkan masalah kompleks bagi Rusia sebagai negara penggantinya, hal ini menyebabkan kemerosotan Rusia di segala aspekkehidupan terutama bidang ekonomi, sosial dan militer menjadikan pemerintah Rusia dituntut untuk dapat secepatnya mengatasi krisis yang terjadi.

 Perbedaan pemikiran setiap pemimpin dan kondisi negara yang terus berubah-ubah menyebabkan perubahan kebijakan negara, seiring dengan pergantian pemerintahan. Berikut adalah perkembangan perubahan luar negeri yang dialami Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet hingga masa pemerintahan Vladimir Putin :

C.1. Orientasi Kebijakan Luar Negeri Borits Yeltsin (1991-1999)

Boris Nikolayevich Yeltsin menjadi presiden pertama Rusia pasca   runtuhnya Uni Soviet, menggantikan Michael Gorbachev yang sebelumnya memimpin Uni Soviet melalui pemilihan langsung pertama di Rusia pada 12 Juni 1991 dengan 57% dari suara secara demokratis, dan menjadi presiden pertama yang dipilih secara langsung dalam sejarah Rusia. Yeltsin kemudian terpilih untuk kedua kalinya pada pemilihan 1996.

Terpilihnya Borits Yeltsin juga menandai berakhirnya era komunisme di Rusia. Kemerdekaan yang dideklarasikan negara-negara yang pernah menjadi bagian Uni Soviet merupakan luapan dariketertindasanpada sistem komunisme yang selama ini diterapkan Uni Soviet yang diniai dingin, kaku dan kejam. Uni Soviet pun akhirnya pecah menjadi 15 negara merdeka dan berganti nama menjadi  Federasi Rusia.Setelah menjadi Negara Federasi Rusia, terpisah dari beberapa republik yang pernah menjadi bagian dari Uni Soviet, negara ini juga tetap memiliki citra buruk, termasuk pemberangusan separatis di Chechnya. [34]

Kemerosotan yang dialami Rusia pada awal berdirinya merupakan masalah ‘warisan’ yang ditinggalkan oeh negara pendahulunya, Uni Soviet. Hal ini menjadi dorongan bagi pemerintah pertama Rusia untuk melakukan pembangunan kembali negara Rusia agar mampu bangkit dari keterpurukannya, sistem lama yang telah diterapkan di masa ImperiumUni Soviet dirasa tak lagi layak diterapkan pada pemerintahan baru Rusia modern. Hal inilah mengharuskan Yeltsin harus melakukan perombakan-perombakan pada sistem dan kebijakan dalam dan luar negeri Rusia.

Era Yeltsin dikatakan Periode Harmonisasi dengan Barat. Yeltsin membuka peluang kerjasama dengan Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya. Kecenderungan Yeltsin kepada AS ini tak luput dari peran para politikus, ekonom dan kaki tangan yang selalu berada di sekelilingnya.[35] Muncul kelompok-kelompok demokratis yang berasal dari parlemen Yeltsin sendiri yang ingin menciptakan sesegera mungkin, suatu masyarakat yang didasarkan pada aturan hukum. Dalam hal ini, negara Barat dipandang sebagai sekutu yang strategis, politis bahkan ideologis yang mutlak diperlukan.

Munculnya suara-suara anti-komunis dikalangan masyarakat ditambah lagi dengan kepribadian menteri Luar Negeri Andrey Kozyrev yang memperjuangkan kemitraan dan penggabungan menyeluruh dengan negara-negara Barat juga menjadi faktor kecondongan Yeltsin terhadap Barat.

Maka, dalam laporan dari pertemuan Dewan Keamanan PBB tanggal 31 Januari 1992, Yeltsin menyatakan bahwa Rusia menganggap Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya tidak hanya sebagai mitra, tapi juga sebagai sekutu. Yeltsin bahkan berkali-kali menyatakan bahwaRusia dan AS memiliki ‘kepentingan bersama’. Selanjutnya, Moskow mulai ikut memakai norma-norma utama negara Barat, seperti hak asasi manusia, kebebasan, supremasi hukum dan moralitas (kesusilaan) yang tinggi.[36]

Hal ini merupakan bentuk upaya dari Westernisasi Rusia untuk memasukkan Rusia dalam anggota ‘Wilayah Kemakmuran Barat’ dengan tujuan Rusia harus mengikuti pola Barat. Dan inilah yang biasa disebut periode harmonisasi dengan barat.

Politik luar negeri Rusia era Yeltsin merefleksikan kepentingan nasional yang tidak selalu terbatasi dengan jelas. Rusia berusaha menyeimbangkan posisinya dengan Barat dengan melakukan berbagai macam kerjasama dengan tujuan untuk menghadapi ketidakstabilan di wilayah perbatasan Rusia. Reformasi ekonomi dan pasar bebas diberlakukan sebagai sistem pasar baru ala barat yang pernah gagal diterapkan oleh Gorbachev kembai diberlakukan oleh Yeltsin.

 Sejalan dengan itu, Rusia juga berusaha menjalin hubungan dengan negara-negara Asia Timur yang semakin pesat kemajuannya. Yeltsin dan kaum reformis muda Rusia berinisiatif untuk meramu strateginya dengan berkiblat ke Barat. Yeltsin sendiri berusaha untuk merangkul AS, bekas musuh Uni Soviet dalam Perang Dingin untuk menjalankan demokrasi ala Baratnya.

Namun kemudian, Lilia Shevtsova, seorang peneliti dari Carnegie Endowment for International Peace, mengatakan bahwa nilai demokrasi warisan era Yeltsin telah dipertanyakan dan diragukan esensinya. Karena Yeltsin tidak mengembangkan negara demokratis tetapi monarki selektif dan kapitalisme klan. Yeltsin juga telah gagal mengembangkan peran oposisi. Kesalahan ekonomi Rusia dituai akibat penerimaan pajak yang anjlok. Kebijakan Yeltsin melahirkan pertentangan antara reformis dengan komunis yang membuat investor makin takut masuk. Rusia sudah meminjam terlalu banyak dan mulai menjalani defisit, dan harus meminjam lebih banyak dan lebih banyak lagi. Yang kemudian menyebabkan krisis ekonomi besar-besaran,  hingga pada akhirnya ada desakan agar Yeltsin mundur.[37]

Diakhir tampuk kepemimpinannya, Yeltsin menyadari bahwa orientasi politik luar negeri ala Barat yang diterapkannya tidak cukup menguntungkan dan membantu Rusia mewujudkan tujuan kebangkitan nasionalnya bahkan menyebabakan Rusia semakin terpuruk.  Selamanya, Barat  bukan mitra alami Rusia melainkan sebaliknya, AS dan Barat tetaplah musuh alami Rusia sejak masa perang dingin. Demokrasi ala barat juga pada kenyataannya tidak sesuai dengan masyarakat Rusia dan bukanlah sistem terbaik untuk membangkitkan Rusia dari krisis ekonominya yang melanda seperti apa yang pernah dinyatakannya.

Pasca Mengundurkan dirinya Yetsin, roda pemerintahan pun kemudian diambil alih oleh Perdana Menteri Primakov. Pergantian dari PM Victor Chernomyrdin menuju PM Yefgeny Primakov menandakan adanya perubahan menuju pendekatan baru dengan menekankan pada peran Rusia sebagai kekuatan besar yang berdaulat dalam sebuah anarkis, membangun sistem internasional dari dalam sendiri dimana kekuatan negara lebih berharga daripada institusi dan norma-norma internasional. PM Primakov, sang pembentuk, para diplomat Rusia dan pengambil keputusan telah menekankan kembali bahwa Rusia harus memiliki politik luar negeri yang independen, lebih dari hanya berkiblat ke Barat dan mensuplai sumberdaya alamnya ke pasar dunia.[38]

Primakov kemudian memberlakukan kebijakan baru, yang disebut ‘kebijakan alternatif’ dimana kebijakan ini kebijakan ini menganut kepada paham isolasionis yakni paham pengasingan diri, tepatnya  tidak ingin menjadi bagian dari salah satu aliansi, tidak membuka hubungan lintas batas negara dan tidak berkomitmen ekonomi dengan negara lain, dan juga paham anti Barat.[39]

 

 

C.2. Masa Pemerintahan Vladimir Putin (2000-2008)

C.2.1. Tentang Putin dan Karir Politiknya

Vladimir Vladimirovich Putin yang lahir di Leningrad pada 7 Oktober 1952, menjabat sebagai presiden kedua Negara Federasi Rusia secara resmi setelah memenangi pemilihan umum pada 26 Maret 2000.Naiknya Putin sebagai Presiden Rusia sebenarnya tidak didapat begitu saja dengan cara yang instan, Putin membangun karirnya dari bawah.

Putin menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Leningrad tahun 1975,Selepas mendapat gelar sarjana hukum, Putin tak sempat memilih profesi sebagai praktisi hukum, Iamelanjutkan studinya dan meraih gelar doktor untuk bidang ekonomi.Setelah lulus, ia bergabung dengan Dinas Rahasia Uni Soviet KGB (Komitet Gosudarstvennoy Bezopasnost), dan bertugas di Jerman Timur pada 1985 hingga 1990. Tahun 1990, ia kembali ke kampusnya dan menjadi Asisten Rektor Universitas Leningrad yang bertugas menangani masalah hubungan internasional.[40]

Pengalaman bekerja di KGB ini kemudian menjadi bekal bagi Putin untuk mencapai ke puncak kekuasaan Rusia. Tahun 1996 ia berangkat ke Moskow untuk berkarier di sana menjadi wali kotaLeningrad. Pada tahun inilah, karier Putin yang gemilang pun dimulai.

Ia dipanggil Kremlin untuk memulai pekerjaan di pemerintahan, dan kemudian juga menjadi anggota lingkaran dalam Yeltsin, yang dikenal sebagai ‘keluarga’. Wakil PM Anatoli Chubais kemudian memberikan rekomendasi kepada Putin untuk jabatan untuk menjabat sebagai anggota staf pemerintah saja pada awalnya. Kemudian ia menjadi Kepala Dinas Keamanan Federal (FSB) pada Juli 1998, yangsebelumnya menjabat sebagai Kepala Departemen Kontrol.Putin menjabat sebagai Sekretaris Dewan Keamanan pada Maret 1999. Saat itu lingkungan Kremlin sedang mencari-cari sosok Perdana Menteri dan juga calon pengganti Yeltsin.

Putin kemudian mampu memperlihatkan kesan baik dan kooperatif bagi lingkaran dalam Yeltsin dan oligarki, dari sinilah sini ia kembali naik jabatan menjadi Perdana Menteri karena . Dan pada bulan Agustus 1999 Putin pun resmi menerima jabatan sebagai Perdana Menteri Rusia.

Selama menjabat sebagai Perdana Menteri, Putin sangat cerdik dan lihai dalam menyimpan rasa ketidaksukaannya terhadap “keluarga” Yeltsin serta misi dan visinya yang terselubung untuk membangkitkan kejayaan Rusia, hingga mereka tidak melihat kecurigaan dan rasa sentimen yang berarti dalam diri Putin.Dengan strategi politiknya yang cerdas, akhirnya Putin pun berhasil meraih tampuk kepresiden Rusia, Desember 1999 Putin diangkat sebagai Acting Presiden. Dan pada 7 mei 2000, Putin pun secara Resmi menjabat sebagai Presiden kedua Rusia menggantikan Yetsin

Jika dibandingkan dengan para penguasa Kremlin sebelumnya, usia Putin ketika mulai menjabat sebagai presiden masih tergolong muda, yakni 47 tahun. Menjadi presiden di usia muda merupakan prestasi tersendiri bagi Putin, mengingat jabatan kepresidenan Rusia sebelumnya selalu diduduki oleh para senior yang umurnya relatif tua.

Oleh Washington Post, Putin dijuluki sebagai seorang nasionalis yang kukuh dan penuh komitmen. Ia tak pernah suka membaca cerita yang suka dibuat para pembelot Uni Soviet. Putin geram dengan pembelotan beruntun dan sering dilakukan oleh para agen KGB. Bagi Putin, KGB adalah aparatur negara yang tetap penting, lepas dari sistem apapun yang dipakai negara. Walau ia sudah mundur sebagai kolonel KBG di era Gorbachev. Putin mengatakan bahwa masa lalu Rusia (Uni Soviet) adalah sebuah keadaan yang berbeda. Pernyatan Putin ini merupakan jawaban yang tak langsung atas sikap dan pandangan mayoritas warga Rusia di awal dekade 1990-an, yang trauma dengan keberadaan KGB.

Lembaga ini telah menyusup hingga ke dalam kehidupan pribadi rakyat Rusia. Rusia sekarang sudah menjadi satu negara yang relatif berbeda, dimana sipil sudah mulai bersuara. Putin menambahkan, jika Rusia bisa menghargai elemen-elemen berharga dari masyarakat sipil yang sudah dicapai saat ini, maka keberadaan masyarakat sipil secara perlahan akan melahirkan kondisi, di mana badan keamanan yang menakutkan itu tidak akan pernah muncul kembali. Elemen-elemen yang dimaksud adalah demokrasi, penegakan aturan main, dan tingkah laku yang mementingkan kepentingan umum daripada pribadi ataupun kelompok tertentu.

Setelah terpilih pada pemilu Maret 2000, ia kemudian mengonsolidasikan kekuasaan secara vertikal. Pada Mei 2000, sebagai presiden, Putin mengeluarkan dekrit yang membuat 89 wilayah menjadidistrik, yang diawasi oleh orang kepercayaan Putin sendiri dengan tujuan untuk memperkuat posisi pemerintahan pusat pada waktu itu.

Pada Juli 2000, Putin mengusulkan pada parlemen agarhak-hak pemerintah daerah dilucuti dengan tujuan untuk penguatan wewenangpada pemerintah pusat. Ini dilanjutkan pada tahun 2004, ketika ia merubah sistempemilu pemerintahan daerah. Sebelumnya, Yeltsin memberi wewenang lebih luaspada pemerintah daerah melalui pembuatan undang-undang yang memungkinkan rakyat dapat memilih langsung presidennya. Pada Desember 2000, Demi mengangkat reputasinya di mata pejabat dan rakyat Rusia, Putin jugataktis dengan melindungi pendahulunya, Gorbachev dan Yeltsin.

Pada 12 Februari 2001, Putin kembali beraksi dengan menandatangani hukum yang menjamin kekebalan hukum para mantan presiden dan keluarganya. Putin tentunya memiliki kepentingan dan tujuan terselubung dalam kebijakannya kali ini. Hal ini tak lain untuk membungkam parapresiden sebelumnya. Hingga hampir tak ada kritikan buat Putin dari dua presiden di erasebelumnya.

Putin menegaskan bahwa Rusia masih merupakan negara yang didasarkan pada sistem paternalistik yang kuat. Yaitu sistem yang merujuk pada peran negara yang lebih menonjol daripada elemen sipil. Hal ini sesuai dengan kesimpulan ahli sosial Belanda, Geertz Hofstede, yang pernah menganalisa dimensi budaya Rusia. Dari analisis itu, disimpulkan bahwa Rusia memiliki indeks “power distance” (jarak kekuasaan) yang relatif tinggi. Negara Barat pada umumnya memiliki indeks “power distance” yang rendah, di mana elemen demokrasi menjadi sendiutama kenegaraan. Rakyat di negara dengan indeks “power distance” yang tinggi seperti di Rusia, relatif bisa menerima otoritas yang kurang demokratis. Terbukti dengan sikap kooperatif rakyat Rusia terhadap segala kebijakan Putin. [41]

C.2.2. Orientasi Kebijakan Luar Negeri Vladimir Putin

Era Vladimir Putin memperlihatkan arah kebangkitan Rusia dari keterpurukan. Diawal pemerintahannya permasalahan ekonomi tetap menjadi perhatian utama, mengingat permasalahan ekonomi peninggalan uni Soviet yang semakin krusial setelah kegagalan Yeltsin, sementara ketergantungan pada sektor ini membuat Rusia tidak memiliki kemandirian dalam pengambilan keputusan baik dalam persoalan domestik maupun Internasional, namun begitu pada pemerintahan sebelumnya, yakni masa Boris Yeltsin memang sudah mewariskan struktur perekonomian yang dipersiapkan menuju pasar kepada pemerintahan Putin, meski pada masa Yeltsin berakhir dengan kegagalan.

Maka setelah memegang tampuk kepemimpinan di Rusia, Putin pun mulai mengumumkan beberapa program reformasi di berbagai bidang, baik ekonomi, politik, hingga militer daam upaya mengeluarkan negara dari kemelut krisis warisan pemerintahan sebelumnya.[42]

Elemen utama dari pemerintahan Putin adalah “order”, yakni ketertiban hukum dan penegakan aturan main. Hal ini tampaknya mewarnai program dan kebijakan Putin pada tahun-tahun sepanjang 2000-2008. Putin menjalankan beberapa program dalam pemerintahannya. Program pertama, yang berlangsung dua tahun pertama, adalah memulihkan kekacauan pada kehidupan sosial dan menegakkan disiplin bagi aparat pemerintah. Hal ini penting agar aparat tak terjebak pada praktek-praktek kotor seperti korupsi, manipulasi dan favoritisme.

Program kedua yang berlangsung selama delapan hingga sepuluh tahun berikutnya adalah pengenalan pembangunan ekonomi yang liberal secara moderat dan disesuaikan dengan iklim dan kondisi ekonomi Rusia. Program ini akan memperkuat lembaga dan aturan main hukum yang berkaitan dengan kepemilikan swasta. Hal inipenting dilakukan untuk menjamin ketenangan dan menghindari perampokankekayaan negara oleh kaum oligarki.

Secara umum, dasar politik Putin dijuluki sebagai “demokrasi berdaulat”. Ini diterima warga Rusia, di mana demokrasi Rusia harus ditentukan oleh Rusia. Menurut Putin,  Rusia tidak siap dengan liberalisme klasik, dan tidak bisa segera, atau tidak akan pernah bisa seperti AS dan Inggris. itu sendiri, bukan pihak luar.

Ia juga mengeritik para pemimpin Soviet yang gagal membangkitkan negara, dan juga tokoh reformasi Rusia yang telah membuat sejumlah kesalahan yang sebenarnya bisa dihindarkan. Akan tetapi, Putin juga sama seperti Yeltsin, selalu berusaha untuk menjaga hubungan dekat dengan para reformis. Maka inilah kelebihan Putin daripada Yeltsin yang pada dasarnya memiliki tujuan dan konsep yang sama. Berbeda dengan Yeltsin yang mengkonsepkan penyeimbangan hubungan kerja sama dengan negara-negara Barat dan Juga negara Asia, namun pada kenyataannya lebih cenderung pada hubungannya dengan Barat.

Karakter jalan pemikiran Putin yang pelan tapi pasti telah berhasil membuat Rusia menata diri, baik dalam negeri maupun luar negeri. Politik luar negeri Rusia di bawah Putin semakin menemukan bentuknya, tidak sekedar menyenangkan Barat seperti pada masa awal Rusia pasca-Soviet di permulaan 1990an ketika Yeltsin mulai berkuasa. Tapi Rusia bisa menentukan sendiri misi dan visi politik uar negerinya yang bebas dari keterlibatan pihak luar. Berakhir sudah perdebatan berkepanjangan tentang motivasi politik luar negeri Rusia. Banyak slogan politik yang didengungkan dan diperjuangkan oleh para nasionalis Rusia sebelum Putin berkuasa. [43]

Di awal tahun 2000, Putin kemudian menjalankan slogan ‘Rusia Raya’ dan ‘kenegaraan yang kuat’ yang pernah menjadi kampanye kepresidenannya. Salah satu bagian dari konsep Slogan ‘Rusia Raya’ tersebut adalah dengan menyatakan karakter non-isoasionis dalam kebijakan luar negerinya. Tahun 2000, Rusia kemudian mulai menunjukkan kebijakannya tersebut dengan berpartisipasi 260 negara pertemuan Internasional di tingkat pejabat. Orientasi Kebijakan Luar Negeri Putin lain adalah prioritas dengan Eropa. Eropa bahkan telah diakui sebagai mitra alami Rusia. Putin dan pemerintahannya mulai mengembangkan hubungan biateral dengan semua negara-negara eropa Barat, Jerman tetap sebagai negara perdagangan utama dan mitra ekonomi sejak jatuh komunisme di Rusia.

Selanjutnya, Putin kembali menunjukkan kebijakan non-isolasionisnya dengan menjadi Anggota NATO. Dua tahun kemudian, Putin mengkonsepkan kerjasama dengan eropa, dengan mencetuskan sebuah kebijakan ‘Kembali ke Eropa’. Hal ini dimaksudkan Putin, karena menurutnya, jika mengikuti cara-cara demokratis dan kekuatan pasar, Rusia harus kembali menjadi bagian dari Eropa. Selain itu, Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet, mengaami krisis identitas nasiona, oleh karenanya . Putin kembali menghidupkan gagasan de Guelle tentang Eropa sebagai satu-satunya cara untuk mengenali diri mereka sendiri, edngan perubahan besar ini, bentuk baru dari Eropa Bersatu mencakup Rusia.

Dengan bergabung dengan Uni Eropa akan memberikan keuntungan sebagai mitra dalam politik dan keamanan, bahkan dibidang Ekonomi, Eropa memikat 34 – 35 % dari perdagangan luar negeri Rusia. Namun demikian, kebijakan luar negeri Rusia tidak harus dibatasi oeh hubungan pertentangan dengan Amerika Serikat dan NATO. [44]

  1. D.    Sejarah Hubungan Rusia dan Cina

Tanggal 2 Oktober tahun 1949, Cina menggalang hubungan diplomatik dengan Uni Soviet. Pada bulan Agustus tahun 1991, Uni Soviet disintegrasi. Tanggal 27 Desember, Cina dan Rusia menandatangani catatan pokok-pokok pembicaraan, menyelesaikan hubungan diplomatik Cina dengan Uni Soviet sebelum bubar.

Hubungan Rusia – Cina sempat mengalami konflik perbatasansepanjang sekitar 4370 km selama 30 tahun yang menyebabkan terjadinya konflik milter yang berkepanjangan, pada zaman imperium uni Soviet. Hubungan kedua negara ini mulai kembali terjalin ketika Yeltsin memperluas politk luar negerinya hingga kawasan Asia Timur, dan kemudian dikembangkan lagi ketika Putin berkuasa di Rusia.

Tahun 2001, kemitraan kerja sama strategis Cina – Rusia mencapai tingkat baru. Kedua pihak memperdalam saling percaya di bidang politik, memelihara kontak erat tingkat tinggi. Dalam satu tahun itu Presiden Jiang Zemin dan Presiden Putin mengadakan 3 kali pertemuan, dan 6 kali pembicaraan telepon.

Perjanjian rukun tetangga, persahabatan dan kerja sama kedua negara yang ditandatangani kepala negara kedua negara pada tahun 2001 serta Pernyataan bersama yang dikeluarkannya telah dengan bentuk hukum mengukuhkan ide perdamaian kedua negara dan rakyat kedua negara untuk bersahabat turun temurun dan tidak saling bermusuhan untuk selama-lamanya.

Tanggal 26 sampai 28 Mei tahun 2003, Presiden Cina Hu Jintao mengadakan kunjungan kenegaraan terhadap Rusia. Selama beberapa tahun ini, hubungan ekonomi dan perdagangan bilateral serta kerja sama ekonomi dan teknologi kedua pihak semakin erat. Pertukaran dan kerja sama kedua negara di bidang-bidang kebudayaan, iptek dan pendidikan semakin sering dilakukan.[45]

Tahun 2005, Kedua negara kembali melakukan kerjasama militer, dengan melakukan latihan militer bersama. Dan Kembali, Putin mengagendakan Latihan militer kedua negara tahun 2014 mendatang. [46]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB IV

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

  1. A.      Alasan Kebijakan Ekonomi – Militer Vladimir Putin Terhadap Cina

Alasan Geopoitik dan Geostrategi merupakan salah satu alasan yang seringkali melatar-belakangi sebuah negara memilih negara lain sebagai mitra untuk menjalin kerjasama dan memperluas kebijakannya. Geopolitik merupakan kata yang memancing ide-ide tentang peperangan, kerajaan dan  diplomasi. Geopolitik adalah aksi pengawasan dan persaingan negara-negara terhadap suatu wilayah.[47]

 Sedangkan Geostrategi merupakan salah satu bentuk kebijakan luar negeri yang berkaitan dengan faktor geografis suatu negara. Kebijakan ini menginformasikan, membatasi, atau mempengaruhi perencanaan politik dan militer suatu negara.[48]

Faktor Geopolitik dan Geostratgi inilah yang membuat Putin memilih Cina sebagai salah satu wilayah ekspansi kebijakan luar negerinya. Saat ini Cina merupakan salah satu mitra Rusia yang paling besar, dalam satu dekade terakhir, Putin banyak memfokuskan kebijakan luar negerinya pada negara tetangga satu ideologi tersebut, terutama dalam bidang Ekonomi – Militer. Berikut ini beberapa alasan Geopolitik dan Geostrategi yang melatar belakangi kebijakan Ekonomi – Militer Vladimir Putin Terhadap Cina :

 

A.1. Letak Geografis Cina

Secara Geografis  Rusia dan Cina merupakan negara tetangga, Cina merupakan salah satu daerah yang berbatasan langsung dengan Rusia. Letak Cina yang strategis inilah yang menjadi salah satu dasar Putin memilih Cina sebagai mitranya.

Putin memulai pemerintahannya dengan konsep kebijakan luar negeri yang bersifat non-isolasionis. Sebagaimana Kebijakan Luar Negeri Rusia pasca runtuhnya Uni Soviet pada dasarnya berasaskannear abroad, atau orientasi politik yang mengutamakan negara tetangga Rusia.Setelah mengeluarkan kebijakan ‘Kembali ke Eropa’ dalam konsep ‘Rusia Raya’ nya, Vladimir Putin kemudiankembali mengusung ‘kebijakan Eurasia’ dimana Putin mengeluarkan kebijakan luar negerinya mengikuti pola Eurasia, pola ini mencakup 6 kawasan yang secara geopolitik terhubung langsung dengan Rusia, yakni: Eropa, Timur Tengah, Mediternia, Asia Tengah, Cina dan Timur Jauh.

Dengan kata lain, bergabungnya Rusia ke dalam Uni Eropa dan kecondongan orientasi kebijakan luar negeri terhadap Negara-negara Barat, dirasa tak cukup menjadi fondasi kuat bagi Rusia untuk mencapai kepentingan-kepentingannya, dan kiprahnya di kancah dunia. Letak Rusia yang cukup setrategis, yakni berada diantara dua benua Eropa dan Asia dimanfaatkan Putin untuk menjalin kerjasama dengan kedua kawasan, jadi tidak hanya menjalin hubungan kerjasama dengan nagara-negara Barat, tapi juga Putin membuka peluang kerjasama yang seluas-luasnya dengan Negara-negara Timur, hingga terjadinya keseimbangan antara Blok Barat dan Blok Timur.

Kebijakan Eurasia ini kemudian menemui hambatan dimana terjadi penolakan – penolakan dari berbagai pihak internal di Rusia, terutama oleh partai – partai yang berkuasa saat itu. Seorang ilmuwan politik bernama Vyachslav Nikonov mengatakan bahwa, jika Rusia mengikuti pola Eurasia, maka itu akan menjadi bencana bagi kelangsungan Rusia ‘Rusia harusnya mengikuti Negara-negara maju untuk mengejar ketinggalannya’ sebagaimana yang diketahui bahwa sebagaian besar Negara-negara di kawasan Asia merupakan negara berkembang yang juga mengukuti pola-pola Eropa, hingga dirasa tidak mampu menunjang kemajuan Rusia.

Namun demikian, Putin mampu membuktikan keberhasilan dari pola ini dengan pencapaian kemajuan yang cukup besar dalam waktu kurang ari dua tahun dalam kebijakannya terhadap negara Asia. Hal yang paling signifikan dalam kebijakan Putin ini adalah, hubungannya dengan Cina. Putin mengawali penerapan kebijakan Eurasianya dengan melakukan perbaikan hubungan dengan Cina yang diketahui sempat mengalami ketegangan akibat konlik perbatasan selama 30 tahun, dan Putin berhasil menggantikan konflik tersebut dengan imigrasi damai yang tak terkendali tak terkendali yang dilakukan oleh warga Cina.[49]

 

 

A.2. Potensi Kekuatan Ekonomi – Militer Cina

A.2.1. Kekuatan Ekonomi

Cina saat ini merupakan salah satu raksasa Asia yang menjadi perhatian dunia dengan percepatan ekonomi yang mencengangkan. Setelah Putin memegang tampuk kekuasaan di Rusia, barulah sistem ekonomi itu di jalankan dengan baik dan benar. Meski mengalami kegagalan pada pemerintahan Yeltsin, namun warisan strukur ekonomi yang diusung Yeltsin tetap dipakai oleh Putin, Ia tetap menjalankan langkah liberalisasi dalam ekonomi hanya saja dengan modifikasi-modifikasi dari pemikirannya sendiri. Putin lebih cermat dalam membaca, mengamati serta mengkalkulasi terlebih dahulu segala potensi dan kekuatan yang dimiliki Rusia dengan memperhatikan juga segi-segi kelemahan dan kekurangan yang ada.[50]

Tak hanya fokus mengikuti pola liberal ala Barat, Putin juga menyadari bahwa untuk mewujudkan kemajuan ekonomi, Rusia harus memperhatikan kebijakan luar negerinya, kerja sama dengan negara lain merupakan upaya pilihan dari Putin dalam menerapkan kebijakan luar negerinya.

Rusia memiliki cadangan energi terbesar di dunia. Ini menjadikan Rusia sebagai negara superpower baru dalam bidang energi, dengan jumlah produksi minyak dan gas alam 9.3/20.8  milyar barel minyak perhari/trilyun kubik feet gas, [51] menjadi modal utama Rusia untuk membangun kembali perekonomiannya. Semenjak diberlakukannya sistem perdagangan bebas dan liberalisasi pasar ekonomi, negara-negara di dunia mulai berlomba-lomba untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya demi menjaga eksistensinya pada era globalisasi ini. Tak pelak lagi kemajuan teknologi dan industri pun tercipta demi mewujudkan kepentingan nasional masing-masing negara.

Perluasan kebijakan Putin ke kawasan Asia Khususnya Asia Timur serta perbaikan hubungannya dengan Cina di awal penerapan politik luar negerinya, menjadi awal bagi Putin memilih Cina sebagai mitra strategisnya, sebagai salah satu negara industri maju dan raksasa ekonomi terbesar di Asia, Putin melihat potensi besar dari negara tetangganya tersebut.

Hubungan dengan Cina yang terus membaik tersebut dimanfaatkan Putin untuk menanamkan kerja samanya. Rusiapun kemudian menjual produksi minyak bumi dan gas alamnya ke Cina. Cina kemudian menjadi salah satu negara pengimpor minyak bumi dan gas alam terbesar Rusia. [52]

Hasilnya, Utang luar negeri Rusia telah menurun dari 64 persen Produk Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2000, menjadi hanya 28 persen PDB pada tahun 2003. Inflasi dapat ditekan dan sistem perbankan terus direformasi. PDB Rusia tumbuh 7,3 persen selama tahun 2003. Pada tahun 2001 Bank Dunia menyatakan bahwa Rusia telah keluar dari krisis dan telah masuk dalam ekonomi pasar sepenuhnya. Pada 2006, Rusia juga berhasil melunasi seluruh utangnya ke Dana Moneter Internasional (IMF).[53]

A.2.2. Kekuatan Militer

Yeltsin pada masa pemerintahannya, lebih memfokuskan pada perbaikan ekonomi Rusia. Namun tidak demikian dengan Putin, konsep ‘Rusia Raya’ yang  pernah digadang-gadangnya, tentunya tak hanya mencakup kebesaran Rusia pada bidang ekonomi saja, tapi di segala bidang, terutama bidang militer. Tentunya dalam hal ini Putin juga memiliki kebijakannya dalam hal militer.

Sebagai negara yang dikenal dunia akan kekuatan militernya, penurunan drastis pada bidang militer menjadi pukulan telak bagi Rusia, dan semakin menambah keterpurukan Rusia di mata Internasional. Sementara, berbeda kondisi dengan negara tetangganya Cina.

Untuk kekuatan militer yang besar ini, tentunya Cina dengan perekonomian yang cukup maju, tentunya memiliki anggaran yang cukup besar untuk kekuatan militernya dari 2005 hingga 2009 akhir setiap tahun naik 15-20 %. [54] Inilah yang menjadi potensi besar Cina bagi Rusia untuk memperluas kebijakan militernya di sana. Dengan daya konsumtif Cina yang cukup besar terhadap persenjataan militer, maka Rusia sebagai produsen peralatan militer yang besar melihat peluang untuk menjual persenjataannya dengan Cina dan tentunya hal ini akan menambah penghasilan Rusia dan meningkatkan taraf ekonomi dalam negerinya.

A.3. Cina Sebagai Negara Kunci Rusia Memasuki Negara Bekas Jajahan Soviet

Putin pada awal pemberlakuan kebijakan ‘Eurasia’nya, langsung menanamkan politik luar negerinya pada kawasan Asia Timur, lebih spesiknya ke negara Cina. Hal ini tak lain dikarenakan Cina dianggap memiliki nilai geostrategis oleh Rusia.

Secara geopolitik Cina merupakan negara Kunci bagi Rusia untuk menjalin hubungan kerjasama dengan Siberia dan Timur Jauh. Putin dengan kebijakan ‘Eurasia’ nya yang berusaha membangun hubungan baik dengan negara-negara tetangganya, ingin membuka peluang hubungan multilateral dengan negara-negara tersebut, mengingat hubungan Rusia dengan negara-negara tersebut, merenggang pasca runtuhnya Uni Soviet dan pecahnya negara-negara tersebut menjadi negara merdeka.[55]

Maka dengan terjalinnya hubungan kerja sama dengan Cina dan dukungan dari Cina yang memiliki pengaruh besar terhadap Siberia dan Timur Jauh, otomatis memudahkan bagi Rusia untuk mendekati negara-negara bekas jajahan Uni Soviet tersebut.

 

 

A.4. Cina Sebagai Penyeimbang Kekuatan Amerika Serikat di Asia Pasifik

Kolaborasi kekuatan militer kedua negara komunis ini merupakan kolaborasi militer yang cukup besar mengingat kebesaran kekuatan militer kedua negara yang sudah tidak diragukan lagi, kebangkitan Ekonomi Rusia dibawah Vladimir Putin berdampak pada kembalinya kekuatan Militer Rusia, Sementara kekuatan Militer Cina yang semakin menjadi perhatian dunia dari tahun ke tahunnya.

Kebijakan kerjasama militer ini tentunya diterapkan Putin bukan tanpa alasan, selain sebagai sarana perdagangan senjata bagi Rusia, ada kepentingan yang lebih politis dari itu. Yakni penyeimbangan kekuatan Rusia di Asia Pasifik. Sebagaimana yang telah dipaparkan, Cina merupakan negara Adidaya Asia yang tentunya memiliki pengaruh signifikan di Asia Pasifik.

Sementara, sebagaimana yang diketahui sejak jaman Perang Dingin, ketika Bipolaritas antara kekuatan AS dan US sebelum runtuhnya US, kedua negara ini selalu berebut pengaruh di kancah dunia seakan. Maka pada masa pemerintahan Putin, Ia seakan ingin mengembalikan status adidaya nya seperti zaman Soviet, dengan kembali menanamkan pengaruh-pengaruhnya pada dunia Internasional. bergabungnya Amerika Serikat dalam kawasan Asia Pasifik yang otomatis menjadi kekuatan Hegemoni di negara-negara Asia Pasifik menjadi tantangan tersendiri bagi Rusia sebagai negara pesaing Amerika Serikat untuk turut menanamkan pengaruhnya di kawasan tersebut. Rusia butuh negara penunjang untuk menanamkan pengaruhnya di kawasan Asia Pasifik

 Kebijakan Putin untuk menjalin hubungan kerjasama militer dengan  Cina merupakan kebijakan yang cukup tepat, mengingat kolaborasi kedua negara besar seperti Rusia dan Cina akan menimbulkan efek signifikan bagi Dunia Internasional. Maka dengan terjalinnya kerjasama antara kedua negara besar ini otomatis akan mengakhiri Unipolar di kawasan Asian Pasifik, yang selama ini ada dalam genggaman Amerika Serikat dan membentuk sistem multipolar bagi Asia Pasifik bahkan dunia.

  1. B.     Kebijakan Ekonomi – Militer Rusia Terhadap Cina

Setiap pemimpin sebuah negara, pasti memiliki kebijakan-kebijakan yang berasal dari pemikiran-pemikirannya sendiri dalam menjalankan roda permerintahan. Kebijakan Luar Negeri tersebut merupakan kumpulan kebijakan suatu negara untuk mengatur hubungan-hubungan luar negeri. Ia merupakan bagian dari kebijakan nasional dan semata-mata dimaksudkan untuk mengabdi kepada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan, khususnya tujuan untuk kurun waktu yang sedang dihadapi atau disebut kepentingan nasional. Pada hakikatnya, kebijakan luar negeri merupakan suatu kebijakan, sikap atau respon terhadap lingkungan ekologisnya. [56]

Begitu pula dengan Vladimir Putin sebagai pemimpin dari Rusia. Dalam menjalankan roda pemerintahannya, sebagai Presiden Rusia yangkedua, Putin tentu banyak menemukan kondisi  dalam negeri namun mengharuskannya mengambil tindakan yang melampaui batas tertorial negara, yang kemudian kebijakan itu disebut kebijakan luar negeri.

Sebagai pemimpin yang disebut-sebut sebagai pionir Rusia. Ada beberapa kebijakan Luar Negerinya yang cukup signifikan dan sangat berpengaruh bagi kemajuan Rusia, salah satunya adalah kebijakan luar negerinya terhadap Cina :

          B.1. Kebijakan Eurasia

Putin memulai kerjasamanya dengan Cina berawal dari kebijakan Eurasia yang mana kebijakan ini berawal dari ketika Putin mencetuskan kebijakan Non isolasionis dan asas near abroad dalam kebijakan Luar negerinya.

Pola Eurasia ini awalnya diterapkan untuk mendamaikan sayap kanan dan sayap kiri (kaum refolusionis dan kaum komunuis). Namun Kegagalan Yeltsin dengan kecondongannya terhadap barat membuat Putin mengambil pelajaran bahwa Rusia tak cukup hanya bekerja sama dengan Barat (AS dan Eropa) untuk maju, tapi Rusia juga butuh bekerja sama dengan negara tetangga lain, yakni negara-negara Timur (Asia, Timur Tengah, dan Afrika), hingga tercipta keseimbangan antara kedua kawasan dan tentu itu akan menguntungkan bagi Rusia Sendiri. Dan kebijakan Penyeimbangan ini disebut dengan “Kebijakan Eurasia”.

B.2. Kebijakan Ekonomi – Militer

                        Setelah Putin Berkuasa, dalam kebijakan Eurasinya, pada perkembangannya, Putin lebih condong fokus pada kebijakan luar negerinya dengan Asia daripada Eropa. Hal ini menunjukkan adanya sifat kontra Putin terhadap Barat khususnya Amerika. Terlebih lagi, setelah krisis ekonomi yang melanda Eropa dan melihat potensi perkembangan ekonomi Asia.

Dan salah satu mitra terbesar Rusia adalah Cina. Dalam penerapan kebijakan luar negerinya, Putin selalu cermat melihat kekurangan dan kelebihan dan potensi sebuah negara. Maka dengan melihat potensi Ekonomi – Militer Cina, maka Putin pun lebih banyak melakukan kerjasama dengan Cina pada kedua sektor tersebut.

                        Kebijakan Ekonomi-Militer Rusia terhadap Cina merupakan trik jitu Putin dalam meningkatkan taraf Ekonomi – Militer di Rusia. Kerjasama Ekonomi – Militer dengan Cina mendatangkan keuntungan berkali lipat bagi Rusia. Cina menjadi konsumen utama dalam perdangangan Minyak Bumi dan Gas alam Rusia. Selain itu, sambil menyelam minum air, kerjasama dalam bidang militer mendatangkan dua keuntungan bagi Rusia sekaligus. 

Pada tahun 1999, awal pemerintahan Putin, Cina mengambil kesepakatan dengan Rusia dengan induksi untuk 100 Sukhoi Su-27 fighter, produk Rusia. Tahun 2005, kerjasama ekonomi-militer kedua negara samakin bergulir dengan dilaksanakannya kegiatan latihan militer. Rusia bahkan mendapatkan keuntungan lebih dalam kerjasama militer ini, selain semakin memperkuat kekuatan militernya, pada saat yang bersamaan Cina berencana akan meningkatkan anggaran militer sampai sebesar 18% dari tahun lalu sehingga mencapai sebesar 417 miliar yuan ( 59 miliar USD ), tetapi menurut pengamat berdasarkan kebiasaan Cina dalam menetapkan anggaran riilnya tidak dapat semata melihat anggaran angka resminya. Bisa jadi akan teralisasi sampai dua sampai tiga kali lipat dari angka resminya.

Anggaran yang besar ini akan sangat efektif jika Cina berkolaborasi dengan Rusia dalam suatu kerjasama militer. Bisa jadi Cina hanya menjadi konsumen mesin militer Rusia saja atau bahkan Cina menjadi investor terhadap riset dan pengembangan teknologi militer Rusia yang potensial. Maka, dalam kesempatan ini, juga dimanfaatkan Rusia untuk melakukan promosi senjata dan tentu itu menguntungkan bagi Rusia. Bahkan hingga 2009 anggaran militer Rusia terhadap Cina mencapai $ 60,0 miliar dan menempatkan Cina pada posisi keempat konsumen peralatan militer Rusia.

Yang lebih signifikan lagi dari kerjasama ini adalah pengaruhnya terhadap dunia Internasional. Amerika Serikat sebagai negara  lawan dari Rusia bahkan menjadikan kerjasama Militer Rusia – Cina sebagai ancaman terhadap pengaruh AS di Taiwan. [57]

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

  1. A.    Kesimpulan

Kebijakan luar negeri Vladimir Putin terhadap Cina, khususnya dalam bidang  Ekonomi Militer, merupakan sebuah kebijakan luar negeri Rusia yang berhasil membawa Rusia kembali kepada era kebangkitannya. Ada beberapa point yang harus diperhatikan dalam kebijakan Putin ini, yakni, alasan munculnya kebijakan dan bagaimana kebijakan itu berjalan. Berikut ini adalah beberapa alasan dan bagaimana proses berjalannya kebijakan Luar Negeri Vladimir Putin:

  1. Alasan Kebijakan Ekonomi – Militer Vladimir Putin Terhadap Cina.

 

  1. Rusia dan Cina memiliki kedekatan secara geografis. Dan kebijakan luar negeri Putin mengutamakan negara-negara tetangganya.
  2. Cina merupakan kekuatan baru Dunia terutama dalam bidang Ekonomi dan juga Militer. Rusia yang baru dibangun kembali dengan kondisi perekonomian negara yang terpuruk tentu membutuhkan negara-negara maju seperti Cina untuk bekerjasama.
  3. Cina merupakan negara kunci bagi Rusia untuk menjalin hubungan kembali dengan Siberia dan Timur Jauh
  4. Kerjasama ekonomi militer Rusia dan Cina mampu menjadi penyeimbang kekuatan unipolar AS dikawasan Asia Pasifik.

 

  1. Kebijakan Putin ini dikatakan Sukses membawa Rusia kembali bangkit dari keterpurukan, yang mana bekerjasama ekonomi – militer dengan Cina mendatangkan banyak keuntungan bagi Rusia sendiri, selain sebagai penunjang kekuatan militer, ekonomi perdagangan Rusia pun berjalan dengan daya konsumtif Cina terhadap produk-produk militer serta Sumber Daya Energinya yang tinggi.
  2. B.     Saran

            Melihat keberhasilan yang diperoleh Rusia dibawah kepemimpinan Putin ini, maka tidak salah jika kebijakan Visioner Putin ini patut kita apresesiasi dan dijadikan contoh, terutama bagi negara-negara berkembang khususnya Indonesia.

Namun, adapun masukan dan saran yang diberikan adalah agar kebijakan Luar negeri yang berbasis Eurasia ini lebih seimbang lagi dalam penerapannya, sebagaimana yang telah dikonsepkan sejak awal. Terlebih lagi, belajar dari kegagalan pemerintahan sebelumnya yakni pemerintahan Yeltsin yang hanya fokus pada hubungan luar negerinya dengan Negara-negara Barat tanpa memperhatikan hubungannya dengan negara-negara Timur. Hingga akhirnya berakhir dengan kegagalan yang ditandai dengan krisis ekonomi yang parah.

Maka yang perlu diperhatikan Putin disini adalah Hubungan Luar Negerinya yang tidak hanya condong dan fokus pada hubungan dengan negara-negara Asia saja, tapi Rusia juga perlu membuka diri lebih luas lagi atas hubungannya dengan negara Eropa yang notabene adalah negara-negara satu kawasan, bahkan yang lebih luas lagi dengan negara-negara di kawasan, seperti Afrika, Timur Tengah dan lain-lain. Sehingga Rusia memiliki lebih banyak Relasi untuk memudahkannya mencapai kepentingan-kepentingan nasionalnya di negara lain, serta akan lebih menguatkan eksistensi Rusia di kancah Dunia Internasional.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DAFTAR PUSTAKA

 

BUKU

Bucley, Mary dan Sally N Cummings (Editor),  Persepsi Perang  dan  Dampaknya, London: Continuum, 2002.

Fahrurodji, A, Rusia Baru menuju Demokrasi : Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya.  Jakarta : Yayasan Obor Indonesia.

Flint, Colin, Introduction To Geopolitics.  New York and London: Routledge

Holsti, K. J. dan M. Tahir Azhari (Terj.), Politik Internasional: Kerangka untuk Analisis. Edisi ke-IV,  Jilid ke I , Jakarta: Erlangga,1998.

Krisna, Didi, Kamus Politik Internasional, Jakarta : PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 1993.

Morgenthau, Hans J,  Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred knopf, 1978

Plano, Jack C. dan Roy Olton. Kamus Hubungan Internasional, Bandung: Abardin, 1999.

Rick, Fawn (Editor): Realignments in Russian  Foreign  Politics, London: Portland, 2008.

Rodhan, Aldan Nayef R.F, NeoStatecraft And MetaGeopolitics: Reconciliation of Power, Interests and Justice in the 21st Century. 2009

Shleifer, Andrei dan Daniel Treisman, Without a Map, Political Tactics and Economic Reform in Russia, Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, 2001

Siragih, Simon Bangkitnya Rusia : Peran Putin dan Eks KGB, Jakarta: Kompas, 2008.

Zvezda, Krasnaia, 8 April 1999 hlm. 1, Vremia MN, 26 March 1999.

PDF

A. Gelb, Bernard, Russian Oil and Gas Challenges, Special Report, Congressional ResearchService. The Library Congress.

Busthomi, Muhammad Ali, AnalisisFaktor Penyebab Terciptanya Diplomasi Energi Rusia Dalam Mengimplementasikan Paradigma Energi Sebagai Komoditas Strategis. FISIP UI, 2010,

De, Archelli R. ,Pragmatisme Politik Luar Negeri Vladimir Putin. Vol. 4 No. 2, Glasnot,   Oktober 2008-Maret 2009,  hlm. 50

Setiyadi, Mas Wigrantoro Roes, Di Balik Sukses Ekonomi Cina dan India, (Makalah).

INTERNET

Alfrin Aladdin, Yuri : Vladimir Putin, Penyelamat Rusia Keluar dari Krisis, diakses dari http://www.antaranews.com/print/47428/

BP. BP Statisticai Review of world Energy 2005 : Energy Information Administration, Penwell   Publishingcompany, Oil & Gas Journal . 20 Desember 2004. diakses dari, http:/./www.eia.doe.gov/ / em UE/ipsr/11b.xls

http://countrystudies.us/russia/57.htm

http://indonesian.cri.cn/Cinaabc/chapter4/chapter40303.htm

http://indonesianvoices.com/index.php?option=com_content&view=article&id=77:kerjasama-militer-rusia-china-dan-pengaruhnya-terhadap-kebijakan-amerika-serikat-di-asia-timur&catid=1:latest-news,

http://jaringnews.com/internasional/uni-eropa/52127/latihan-militer-besar-besaran-rusia-Cina-digelar-tahun-depan

http://www.antaranews.com/print/47428/

http://www.Cinability.com/GDP.htm

http://www.worldbank.org/en/country/Cina/overview

 

N.A. Makarim, Geopolitik. www.kompas.com/kompas-cetak /041228/utama

 

Syah Efran : Cina, Kekuatan Udara Baru di Dunia, diakses dari http://www.artileri.org/2013/01/Cina-kekuatan-udara-baru-di-dunia.html

Wahyono: “Sejarah Awal Berdiri Negara Rusia” http://www.badiklat.dephan.go.id/index.php/berita-pusbahasa/703-sejarah-awal-berdiri-negara-rusia

Wiedodo, Arief : “Kepentingan Rusia Di Kawasan Asia” Di akses dari http://www.indonesia.mid.ru/ros_asia_ind_1.html&catid=1:latest-news

 

www.dw.de/anggaran-militer-cina-meningkat/a-16653055

 

 

 

­SKRIPSI DAN JURNAL

Harini, Setyasih, Kebijakan Presiden Vladimir Putin Dalam Menjalin Kerjasama Dengan Indonesia

Noormalinda, Febi Kepentingan Geopolitik Jepang Dalam Perebutan Pulau Takeshima Dengan Korea Selatan. FISIP UNMUL, 2009, hlm. 16

 

 

 

 


[1]A. Fahrurodji, Rusia Baru menuju Demokrasi : Pengantar Sejarah dan Latar Belakang Budayanya.  Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, hlm. 186-187

[2] Mary Bucley dan Sally N Cummings (Editor),  Persepsi Perang  dan  Dampaknya, London: Continuum, 2002, hlm. 156

[3]Ibid hlm. 158

[4]Archelli R.de, Pragmatisme Politik Luar Negeri Vladimir Putin. Vol. 4 No. 2, Glasnot,   Oktober 2008-Maret 2009,  hlm. 50, didownload pada 21 Februari 2013

[5]Fawn Rick (Editor): Realignments in Russian  Foreign  Politics, London: Portland, hlm 14-15

[6]Ibid hlm 198-201

[7] Muhammad Ali Busthomi, AnalisisFaktor Penyebab Terciptanya Diplomasi Energi Rusia Dalam Mengimplementasikan Paradigma Energi Sebagai Komoditas Strategis. FISIP UI, 2010, hlm 81, didownload pada 19 Maret 2013

[8] Ibid hlm 15

[10]Arief Wiedodo : “Kepentingan Rusia Di KawasanAsia”, http://www.indonesia.mid.ru/ros_asia_ind_1.html&catid=1:latest-news. Diakses pada, 16 Februari 2013

[11]Hans J Morgenthau,  Politics Among Nations: The Struggle for Power and Peace. New York: Alfred knopf, 1978. hlm. 23

[12] Didi Krisna, Kamus Politik Internasional, Jakarta : PT GramediaWidiasarana Indonesia, 1993, hlm 7

[13] Jack C. Plano,  dan Roy Olton. Kamus Hubungan Internasional, Bandung: Abardin, 1999, hlm 5

 

 

[14] K. J. Holstidan M. TahirAzhari (Terj.), Politik Internasional:Kerangka untuk Analisis.Edisi ke-IV,  Jilid ke I , Jakarta: Erlangga,1998, hlm. 107

[15]Febi Noormalinda , Kepentingan Geopolitik Jepang Dalam Perebutan Pulau Takeshima Dengan Korea Selatan. FISIP UNMUL, 2009, hlm. 16

[16]Colin Flint, Introduction To Geopolitics.  New York and London: Routledge, 2006, hlm. 13

[17]Febi Noormalinda, Ibid hlm.14

[18] Makarim, N.A. Geopolitik. www.kompas.com/kompas-cetak /041228/utama, 2004,  diakses pada 3 Mei 2013

[20] Setyasih Harini, Kebijakan Presiden Vladimir Putin Dalam Menjalin Kerjasama Dengan Indonesia (Jurnal)

[21] Setyasih Harini ibid

[22] Wahyono: “Sejarah Awal Berdiri Negara Rusia”http://www.badiklat.dephan.go.id/index.php/berita-pusbahasa/703-sejarah-awal-berdiri-negara-rusia, diakses pada 11 Desember 2013

[24] http://www.Cinability.com/GDP.htm, diakses pada 13 Desember 2013

[25] Koesmawan, Penetuan Jenis Komoditas Ekspor Indonesia ke Cina :Pemanfaatan Hubungan Perdagangan Indonesia-Cina(PDF), Jakarta: Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Ahmad Dahlan, 2002. hlm.2

[26] Wahyono,  Ibid

[27] Koesmawan, Ibid hlm. 3

[28] Mas Wigrantoro Roes Setiyadi, Di Balik Sukses Ekonomi Cina dan India, (Makalah) hlm. 1

[29] http://countrystudies.us/russia/57.htm, di akses pada 13 desember 2013

[30] Muhammad Ali Busthomi, Ibid hlm. 82

[31] Mary Bucley dan Sally N Cummings, ibid hlm 158

[32] Fawn Rick, ibid  hlm. 2

[34] Muhammad Ali Busthomi, Negara Federasi Rusia : Politik Luar Negeri Dan Tingkat Pertumbuhan Ekonomi Negara, FISIP UI 2012 (PDF). Didownload pada 11 Desember 2013

[35] Efransyah, Ibid

[36] Krasnaia Zvezda, 8 April 1999 hlm. 1, Vremia MN, 26 March 1999 hlm. 2

[37] Muhammad Ali Busthomi, ibid hlm.7

[38]Andrei Shleifer & Daniel Treisman, Without a Map, Political Tactics and Economic Reform in

  Russia, Cambridge, Massachusetts, London: The MIT Press, 2001. Hal. 1

[39] Fawn Rick, ibid hlm 15

[40] http://www.antaranews.com/print/47428/ diakses pada 13 Desember 2013

[41] Simon Siragih, Bangkitnya Rusia : Peran Putin dan Eks KGB, Jakarta: Kompas, 2008, Hlm.108

[42]A. Fahrurodji, ibid hlm. 207 – 208

[43] Diantaranya adalah Menlu Andreii Kozyrev, Sergei Makov, Menteri Perdagangan Alexei

    Kudrin dan Vladimir Zhirinovsky.

[44] Fawn Rick,ibid hlm 17

[47] Febi Noormalinda, ibid hlm. 16

[48]Al-Rodhan dan Nayef  R.F, ibid hlm.24

[49] Fawn Rick, ibid hm.15

[50] Yuri Alfrin Aladdin: Vladimir Putin, Penyelamat Rusia Keluar dari Krisis, diakses di antaranews.com, pada 13 Desember 2013

 

[51] BP. BP Statisticai Review of world Energy 2005 : Energy Information Administration, Penwell   Publishingcompany, Oil & Gas Journal . 20 Desember 2004. diakses dari, http:/./www.eia.doe.gov/ / em UE/ipsr/11b.xls 13 Desember

[52]  Bernard A. Gelb, Russian Oil and Gas Challenges, Special Report, Congressional Research

     Service. The Library Congress (PDF) di download pad 13 Desember 2013

[53] Yuri Alfrin Aladdin, Vladimir Putin, Penyelamat Rusia Keluar dari Krisis, Antaranews.com, diakses pada  12 Desember 2013

[55] Fawn Rick. Ibid hlm. 16

[56] Hans J Morgenthau,  op.cit

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s